DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 194

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan perumda trans pakuan kota bogor, penugasan pemerintah daerah kota kepada perumda trans pakuan kota bogor, evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pembubaran, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan untuk memberikan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa transportasi dan menunjang pembangunan daerah, maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangv Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
9.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
11.Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Trans Pakuan Kota Bogor adalah BUMD Kota Bogor yang bergerak dibidang transportasi.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan umum daerah.
16.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
17.Pegawai adalah pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Nama dan Tempat Kedudukan;
b.Maksud dan Tujuan;
c.Kegiatan Usaha;
d.Jangka Waktu Berdiri;
e.Modal;
f.Organ dan Pegawai;
g.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komita Lainnya;
h.Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
i.Penggunaan Laba;
j.Anak Perusahan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
k.Penugasan Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
l.Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum;
m.Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; dan
n.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini merubah nama dan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.
(2)Perumda Trans Pakuan Kota Bogor mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah Kota.
(3)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
(4)Logo Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Trans Pakuan Kota Bogor didirikan dengan maksud sebagai pelayanan umum dan melayani kebutuhan transportasi kepada masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor adalah:

a.meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat;
b.mendorong perekonomian Daerah Kota;
c.menunjang pembangunan Daerah Kota;
d.menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
e.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi bidang:
1. a.angkutan, terdiri dari:
  1. 1.angkutan umum; dan
  2. 2.angkutan wisata;
2. b.bengkel umum;
3. c.kendaraan derek;
4. d.perparkiran;
5. e.periklanan;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar; dan
7. g.jenis usaha lainnya dibidang transportasi.
(2)Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
(3)Penetapan dan pelaksanaan kegiatan jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(3)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip:
1. a.profesionalisme;
2. b.daya saing; dan
3. c.keadilan.

Pasal 8

Dalam menjalankan usaha sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(2)Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat melakukan kerjasama, membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham perusahaan lain.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Trans Pakuan Kota Bogor didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Isi peraturan

Teks194PDFHirarki

Memuat teks peraturan…