DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian air limbah domestik/rumah tangga yang dihasilkan di Kota Bogor dibuang langsung ke media lingkungan atau badan air, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan sumber daya air, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia; 2
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503); 3
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802); 4
10.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, membangun, melaksanakan operasional dan pemeliharaan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik. 6
7.Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
8.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9.Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
10.Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
15.Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
16.Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
17.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. 7
18.Upflow filter atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
19.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
21.Pembangunan adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik.
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
26.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
27.SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 8
28.SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
29.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
30.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
31.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
32.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
33.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
34.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
35.Regulator Air Limbah adalah institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi. 9
36.Operator Air Limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan.
37.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
38.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
39.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
40.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
41.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42.Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang, besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa.
43.Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
44.Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 10

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
4. d.memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.pengelolaan air limbah;
2. b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.perizinan;
5. e.larangan;
6. f.pengawasan dan pembinaan;
7. g.insentif dan disinsentif;
8. h.retribusi dan tarif;
9. i.peran serta masyarakat;
10. j.kerja sama;
11. k.pembiayaan;
12. l.sanksi administratif;
13. m.penyidikan;
14. n.ketentuan pidana. 11

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Air Limbah Domestik terdiri atas:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD meliputi:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
2. b.rencana tata ruang wilayah kota;
3. c.kondisi geohidrologis dan topografi; 12
4. d.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat;
5. e.kemampuan pembiayaan;
6. f.kepadatan penduduk.

Pasal 5

(1)SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi skala individu dan/atau skalakomunal yang unit pengaliran dan pengolahannya melalui dan/atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
(2)Komponen SPALD-S terdiri atas:
1. a.sub-sistem pengolahan setempat;
2. b.sub-sistem pengangkutan yang dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
3. c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pipa pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan serta diolah secara terpusat.
(2)Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu. 13
(3)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(5)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 7

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Komponen SPALD-T terdiri atas:
1. a.sub-sistem pelayanan;
2. b.sub-sistem pengumpulan; dan
3. c.sub-sistem pengolahan terpusat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 14

Pasal 9

(1)Perencanaan SPALD terdiri atas:
1. a.rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci.
(2)Ketentuan teknis mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
(2)Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
(4)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
(5)Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T. 15

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian air limbah domestik/rumah tangga yang dihasilkan di Kota Bogor dibuang langsung ke media lingkungan atau badan air, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan sumber daya air, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia; 2
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503); 3
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802); 4
10.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, membangun, melaksanakan operasional dan pemeliharaan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik. 6
7.Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
8.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9.Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
10.Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
15.Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
16.Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
17.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. 7
18.Upflow filter atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
19.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
21.Pembangunan adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik.
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
26.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
27.SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 8
28.SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
29.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
30.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
31.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
32.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
33.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
34.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
35.Regulator Air Limbah adalah institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi. 9
36.Operator Air Limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan.
37.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
38.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
39.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
40.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
41.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42.Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang, besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa.
43.Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
44.Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 10

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
4. d.memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.pengelolaan air limbah;
2. b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.perizinan;
5. e.larangan;
6. f.pengawasan dan pembinaan;
7. g.insentif dan disinsentif;
8. h.retribusi dan tarif;
9. i.peran serta masyarakat;
10. j.kerja sama;
11. k.pembiayaan;
12. l.sanksi administratif;
13. m.penyidikan;
14. n.ketentuan pidana. 11

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Air Limbah Domestik terdiri atas:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD meliputi:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
2. b.rencana tata ruang wilayah kota;
3. c.kondisi geohidrologis dan topografi; 12
4. d.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat;
5. e.kemampuan pembiayaan;
6. f.kepadatan penduduk.

Pasal 5

(1)SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi skala individu dan/atau skalakomunal yang unit pengaliran dan pengolahannya melalui dan/atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
(2)Komponen SPALD-S terdiri atas:
1. a.sub-sistem pengolahan setempat;
2. b.sub-sistem pengangkutan yang dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
3. c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pipa pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan serta diolah secara terpusat.
(2)Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu. 13
(3)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(5)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 7

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Komponen SPALD-T terdiri atas:
1. a.sub-sistem pelayanan;
2. b.sub-sistem pengumpulan; dan
3. c.sub-sistem pengolahan terpusat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 14

Pasal 9

(1)Perencanaan SPALD terdiri atas:
1. a.rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci.
(2)Ketentuan teknis mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
(2)Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
(4)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
(5)Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T. 15