DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang jenis, perolehan dan lokasi, penataan, pelayanan, izin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c.bahwa berkenaan dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemakaman perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
5.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pemakaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id sesuai dengan ketentuan.
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi atau badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah, faktor budaya dan agama.
10.Tanah Wakaf adalah tanah milik pribadi yang diserahkan kepada Nazhir untuk dipergunakan sebagai tempat pemakaman umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pemakaman Tumpang adalah pemakaman yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) jenazah yang pelaksanannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
12.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
13.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/pengabuan jenazah.
14.Tempat Penyimpanan Jenazah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh orang pribadi atau badan untuk menyimpan jenazah sementara karena pada saat meninggalnya tidak dapat dilaksanakan pemakaman.
15.Jenazah adalah badan atau tubuh yang sudah mati atau tidak bernyawa.
16.Kereta Jenazah adalah kendaraan/mobil angkutan yang disediakan untuk pengangkutan jenazah.
17.Tempat Pemakaman Umum Terpadu yang selanjutnya disebut TPU Terpadu adalah TPU bagi setiap orang yang dikatagorikan berdasarkan agama, kepercayaan dan/atau golongan serta dibedakan oleh blok yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
18.Blok adalah pembagian bagian-bagian dari TPU Terpadu yang berdasarkan agama dan golongan.
19.Petak adalah Tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum.

BAB II

JENIS, PEROLEHAN DAN LOKASI

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan rencana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • ~ . : l!l. . . :. tata ruang di Daerah.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.TPU;
2. b.TPBU;
3. c.TPK; dan
4. d.TPU Terpadu.

Pasal 3

(1)Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(2)Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perolehan tanah untuk kepentingan penyediaan lahan Tempat Pemakaman dapat berasal:
1. a.tanah milik Pemerintah Daerah;
2. b.pengadaan tanah;
3. c.penyerahan lahan pemakaman dari pengembang;
4. d.hibah; dan/atau
5. e.wakaf.
(4)Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman, diberikan Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

Pasal 4

(1)Lokasi TPU, TPBU, TPK, Krematorium, Tempat Penyimpanan Jenazah Sementara, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.

BAB III

PENATAAN

Pasal 5

Penggolongan TPU ditetapkan sebagai berikut:

a.TPU Khusus, meliputi:
1. 1.tempat pemakaman umat Islam untuk memakaman orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
2. 2.tempat pemakaman umat Kristen/Protestan/Katholik, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Protestan/Katholik; dan
3. 3.tempat pemakaman umat Hindu/Budha, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id l!l ~ll l!l -· -~,_. ... ~ &t :..- (!l. "' ·-..
b.TPU Terpadu, meliputi:
1. 1.untuk efektivitas dan efisiensi lahan TPU, pemerintah daerah membentuk TPU Terpadu;
2. 2.TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi semua pemeluk agama termasuk kepercayaan yang diakui keberadaannya di Indonesia;
3. 3.Lokasi TPU Terpadu, area makam berada dalam satu kawasan;
4. 4.TPU Terpadu dilakukan sesuai dengan pembagian blok berdasarkan agama, kepercayaan dan/atau golongan.

Pasal 6

(1)Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
(2)Tiap Petak Tanah Makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) cm dan bagian belakang 15 (lima belas) cm dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) cm x 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan nomor Blok, Petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.
(3)Penggunaan tanah untuk pemakaman tumpang dilakukan dengan kedalaman 1,2 (satu koma dua) meter kecuali tanahnya tidak memungkinkan.
(4)Tanah Makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan Tanah Makam 25 (dua puluh lima) cm dari permukaan tanah dengan ditanami rumput.
(5)Tiap Petak makam tidak boleh ditembok atau dibangun secara permanen.
(6)Pemakaman jenazah dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
(7)Pemakaman jenazah yang menggunakan peti harus dari bahan yang mudah hancur.
(8)Penetapan ukuran perpetakan Tanah Makam untuk pemakaman secara masal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
(9)Penetapan pembagian Blok dan perpetakan setiap Tanah Makam TPBU menurut tata letak dalam pemakaman yang bersangkutan diberikan tanda/kode Blok.
(10)Pemeliharaan dan perawatan Petak makam sesuai dengan Blok dilaksanakan oleh ahli waris yang bersangkutan.
(11)Tempat pemakaman berfungsi sebagai makam, juga berfungsi sebagai taman/penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan.
(12)Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana di lokasi TPU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pemakaman. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • ~ . : l!l. . . :.

BAB IV

PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan pengelolaan TPU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.pemakaian Tanah Makam;
b.pemakaian Tanah Makam tumpang;
c.pemeliharaan sarana dan prasarana;
d.penggalian/pengurugan; dan
e.pemakaian kendaraan kereta jenazah.

Pasal 8

(1)Pemakaian Tanah Makam di TPU, dilakukan dengan cara keluarga atau ahli waris dan/atau yang bertanggungjawab atas jenazah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

(1)Pemakaian tanah pemakaman jenazah di TPU milik Pemerintah Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah masa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali sesuai dengan permohonan perpanjangan dari keluarga, ahli waris dan/atau yang bertanggungjawab.
(2)Perpanjangan dan pembaruan data jenazah oleh ahli waris dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Dalam hal pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli waris, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Petak Makam tersebut untuk dijadikan Pemakaman Tumpang kepada pihak lain.
(4)Pemakaman Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan diantara:
1. a.jenazah anggota keluarga; atau
2. b.jenazah bukan anggota keluarga.
(5)Pemakaman Tumpang dengan jenazah anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan bukti yang jelas.
(6)Pemakaman Tumpang dengan jenazah bukan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mendapatkan izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi.
(7)Pemakaman Tumpang dapat dilakukan setelah jenazah dimakamkan minimal 5 (lima) tahun, kecuali atas izin ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi.
(8)Pembongkaran makam dapat dilakukan:
1. a.permintaan keluarga;
2. b.untuk keperluan kremasi; dan/atau
3. c.permohanan dari aparat penegak hukum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pasal 10

(1)Pemindahan jenazah yang keluar TPU harus dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pemakaman.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.
(3)Penggalian dan pemindahan jenazah untuk kepentingan hukum, harus berkoordinasi dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas persetujuan keluarga atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.
(4)Petak Tanah Makam di TPU yang jenazah atau kerangkanya telah dipindahkan maupun dikremasi, dapat dipergunakan untuk pemakaman jenazah baru.
(5)Pemindahan jenazah dari satu Petak Tanah Makam ke Petak Tanah Makam lainnya dalam satu lokasi tempat pemakaman untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…