DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dihapus. 4

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
2. b.denda adminsitratif;
3. c.sanksi polisional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pemberian teguran tertulis pertama; 5
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga;
4. d.penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
(4)Dihapus.
(5)Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.penyegelan;
2. b.pembongkaran.
  1. 3.Ketentuan Pasal 48 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
(2)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama lama 60 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
(3)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 6
(4)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama lama 90 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
(5)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
(6)Dihapus.
(7)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
(8)Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dihapus. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (5/152/2019).

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dihapus. 4

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
2. b.denda adminsitratif;
3. c.sanksi polisional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pemberian teguran tertulis pertama; 5
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga;
4. d.penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
(4)Dihapus.
(5)Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.penyegelan;
2. b.pembongkaran.
  1. 3.Ketentuan Pasal 48 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
(2)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama lama 60 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
(3)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 6
(4)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama lama 90 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
(5)Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
(6)Dihapus.
(7)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
(8)Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: