DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2009 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, PAsal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, penyisipan Pasal 21A, perubahan Pasal 22, Pasal 23, penyisipan Pasal 23A, perubahan Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, penghapusan Pasal 31, perubahan Pasal 32.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman lebih terencana dan terkendali, maka terhadap Peraturan Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana,sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id [!]~.-: !il [!] -· -~;r.:_: •• ~ ".) ~ [!] .;:: ;, -~
3.Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • ··~ j(, [!] . · .. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • . l!I • I ~ l!I . Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan penyediaan PSU pada Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi:

a.perumahan tidak bersusun;
b.rumah susun; dan
c.perumahan campuran.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai paling banyak 2 (dua) lantai di atas permukaan tanah dasar.
(2)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah tidak bersusun maupun rumah susun horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing- masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • . l!I • I ~ l!I .
(3)Perumahan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa kawasan yang terdiri perumahan tidak bersusun dan rumah susun.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengembang yang melakukan kegiatan pembangunan/pemanfaatan lahan di daerah wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan standar/ketentuan teknis meliputi:
1. a.untuk pembangunan perumahan tidak bersusun menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, sesuai dengan standar/ketentuan teknis yang berlaku;
2. b.untuk pembangunan perumahan bersusun (baik fungsi hunian, fungsi non hunian ataupun fungsi campuran) menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sesuai dengan standar/ketentuan teknis yang berlaku, namun pengaturan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah daerah mengikuti dokumen pertelaan yang disusun oleh pengembang dan disahkan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.untuk fasilitas komersial yang dibangun dengan komersial yang dibangun/dimiliki dengan unsur/pola kepemilikan perseorangan dan bersama (strata) mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) d dan fasilitas komersial yang dibangun/dimiliki sendiri mengikuti ketentuan teknis bangunan Gedung;
4. d.apabila terjadi perubahan rencana tapak yang telah disahkan oleh Wali Kota kemudian terjadi perubahan terhadap peruntukan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman agar terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat penghuni;
5. e.Dokumen hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi syarat persetujuan perubahan rencana tapak.
(2)Pemerintah Daerah mengatur Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasarkan pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. b.Tujuan dan Prinsip penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
3. c.Rencana Tapak yang telah disahkan.
(3)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyediaan PSU pada Kawasan perumahan/ permukiman terbangun berdasarkan rencana tata Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • . l!I • I ~ l!I . ruang dalam upaya mewujudkan lingkungan Kawasan perumahan yang sehat dan layak huni.
(4)Standar/Ketentuan teknis prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemanfaatan lahan PSU disesuaikan dengan rencana peruntukan berdasarkan rencana tapak yang telah di sahkan dan/atau rencana teknis penyediaan PSU pada Kawasan terbangun yang belum dilengkapi dengan PSU secara memadai.
(2)Perubahan pemanfaatan lahan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila memberikan manfaat bagi masyarakat.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwajibkan juga untuk:
1. a.menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun; atau
2. b.menyerahkan kompensasi lahan TPU berupa uang:
  1. 1.untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, senilai 2% (dua persen) dari luas lahan Pembangunan yang dikuasai dikali Nilai Jual Objek Pajak lahan tersebut saat penyerahan;
  2. 2.Untuk pembangunan rumah susun, senilai luas lahan hasil perkalian dari 4,8 m2 (empat koma delapan meter persegi) dengan jumlah unit/satuan rumah susun yang direncanakan dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak lahan pemakaman saat penyerahan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • . l!I • I ~ l!I .
  3. 3.Perolehan uang dari penyerahan kompensasi lahan TPU dimasukkan kedalam anggaran pendapatan pemerintah daerah pada kelompok pendapatan lain-lain tidak mengikat yang pemanfaatannya hanya untuk pengadaan lahan TPU.
(2)Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 2% (dua persen) dari luas lahan yang dikuasai;
2. b.untuk pembangunan rumah susun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 4,8m² (empat koma delapan meter persegi) per unit;
3. c.penyerahan lahan TPU kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak;
4. d.penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disertai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
5. e.dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
6. f.segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi tanggung jawab pengembang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan TPU dan penyerahan kompensasi lahan TPU berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
1. a.lokasi sarana, prasarana, dan utilitas pada perumahan tidak bersusun sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.lokasi sarana, prasarana, dan utilitas pada rumah susun sesuai dengan rencana tapak dan pertelaan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
3. c.sesuai dengan dokumen perizinan/persetujuan teknis dan atau spesifikasi teknis bangunan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • :- ~ l!l •..
1. a.dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.dokumen perizinan baik berupa Izin Mendirikan Bangunan atau persetujuan Bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
3. c.dokumen perizinan baik berupa Izin penggunaan bangunan atau kelaikan fungsi Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
4. d.Surat Pelepasan Hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
5. e.dokumen pertelaan yang telah disahkan, khusus bila yang diserahkan berkaitan dengan kategori rumah susun.
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pengembang perumahan dan permukiman wajib untuk menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan/ standar teknis yang berlaku.
(2)Dikecualikan dari ketentuan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, serta huruf e, dan yang tercantum di dalam dokumen pertelaan.
(3)Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Wali Kota;
2. b.bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 ha (lima hektare) penyerahannya setelah pembangunan selesai dan semua bangunan hunian 50% (lima puluh persen) terjual;
3. c.dalam keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
4. d.bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 ha (lima hektare) penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;
5. e.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(4)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharaannya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id (!]Ji ~ ~ I!] ~~ Jt; --· I [!j:"I menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.
(5)Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dapat berupa:
1. a.pembekuan dan/atau pencabutan izin operasional;
2. b.denda administratif;
3. c.sanksi polisional.
(7)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pemberian teguran tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga
4. d.penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional; dan/atau
5. e.pencabutan izin operasional.
(8)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf b diatur sebagai berikut:
1. a.dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
2. b.ketentuan dan tata cara penetapan denda administrasi diatur dalam peraturan Wali Kota.
(9)Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat berupa penyegelan terhadap kegiatan operasional usaha/badan usaha.
(10)Tata cara pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikuti ketentuan Pasal 32.

9.Ketentuan Pasal 19 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penyerahaan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.
(3)Penyerahan prasarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
(4)Penyerahan sarana pada rumah susun dapat berupa tanah siap bangun dan atau bangunan
(5)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berada di satu lokasi dan berada di luar hak milik atas satuan rumah susun.

10.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal dalam BAB VII yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Dalam hal pengembang tidak mampu memperbaiki prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman, pengembang membuat surat pernyataan tidak mampu/pailit. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id [!]~.-: !il [!] -· -~;r.:_: •• ~ ".) ~ [!] .;:: ;, -~
(2)Pernyataan tidak mampu/pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian keuangan dari akuntan publik.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…