DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id l!l ; ~·(!] ,~ ~ I -· I~ ~ ~ ~ l!l Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

a.mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
c.pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, Renstra rencana strategis Perangkat Daerah dan Renja rencana kerja Perangkat Daerah;

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id II l!l .
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah RPJPD, rencana pembangunan jangka nasional RPJMN, rencana tata ruang wilayah dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Umum Daerah
3. c.BAB III : Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. e.BAB : Penutup
(2)Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id ALMA WIBANTA, S.H., M.SI (HAN) Pembina Tk.l Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA BOGOR, TTD DEDIE ABDU RACHIM Diundangkan di Bogor pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, TTD DENNY MULYADI BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT (5/133/2025) Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berakhir seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Wali Kota Bogor periode 2019-2024 yakni Dr. Bima Arya Sugiarto dengan Wakil Wali Kota Bogor, Drs. Dedie A. Rachim, M.A. Pada 27 November 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang telah menetapkan Wali Kota Bogor untuk periode 2025-2030 yakin Drs. Deddi A. Rachim, M.A. dengan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. Pelantikan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden RI. Visi Wali Kota Bogor 2025-2029 adalah Bogor Beres, Bogor Maju, dengan 4 Misi yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. Visi Misi inilah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, selain Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda No. 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naional (RPJMN). Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, juga mewujudkan visi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045. RPJMD Tahun Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id l!l ; ~·(!] ,~ ~ I -· I~ ~ ~ ~ l!l 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun pada tahapan pertama RPJPD 2025-2045. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahunan baik tingkat Pemerintah Daerah (RKPD) dan tingkat Perangkat Daerah (Renja-PD) serta menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, evaluasi kinerja, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

1.Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
2.Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3.Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4.Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Tematik artinya bahwa RPJMD disusun dengan berfokus pada tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan Kota Bogor. Holistik artinya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id ALMA WIBANTA, S.H., M.SI (HAN) Pembina Tk.l Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, menekankan pada pentingnya memandang pembangunan dari berbagai sudut pandang dan sektor secara menyeluruh. Integratif artinya mengedepandan koordinasi lintas sector dan lintas kelembagaan untuk dapat menciptakan sinergi antar berbagai instansi yang ada di Kota Bogor. Sedangkan spasial artinya menekankan pada pentingnya mempertimbangkan karakteristik geografis atau lokasi dalam perencanaan pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…