Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 39
2
menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat :
3
4
5
6
7
8
9
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 10 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11
12
13
14
34A. Garis Sempadan Lintasan Kereta Api adalah jarak minimal untuk medirikan bangunan diukur dari as rel kereta api. 34B. Garis Sempadan SUTT adalah jarak Saluran Udara Tegangan Tinggi. 34C. Garis Sempadan SUTET adalah jarak Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
15
16
BAB III FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB III
17 BAB IIIA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Bagian Kedua Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif meliputi:
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
18 Paragraf 3 IMB
19 Bagian Kedua Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Pasal 6F Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
Pasal 6G
Paragraf 2 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung serta Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pasal 6H Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, serta pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6F huruf a angka 1 yang ditetapkan sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, dan/atau RTBL. 20 Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Paragraf 4 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 6J
21
Paragraf 5 Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Pasal 6K
BAB IIIB BANGUNAN GEDUNG HIJAU Pasal 6L
22 Pasal 6M
BAB IIIC PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA Pasal 6N Kegiatan pelestarian dalam penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya meliputi proses penetapan, pemanfaatan, beserta pengawasannya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IIIC
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan bangunan, pelestarian bangunan, dan pembongkaran bangunan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
23
24
25
26
BAB VII A TABG
Membuka PDF…
Dokumen