DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program guna memperoleh hasil yang optimal dan bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bogor;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bogor diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
8.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Walikota adalah Walikota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
7.Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yang berkaitan langsung dan/atau tidak langsung. 5
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat Daerah pada umumnya.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Dana TJSL adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSL.
11.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL di Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSL di Daerah.
12.Mitra TJSL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13.Pembiayaan TJSL adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSL yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
14.Usaha Mikro dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro dan Koperasi. 6

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
b.memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.memberikan batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaanya;
b.melindungi Perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
c.meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif operasional Perusahaan bagi masyarakat;
d.mewujudkan rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
e.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
f.menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
g.mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSL di Daerah. 7

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas sebagai berikut:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas; dan
l.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan TJSL berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kemanfaatan;
2. b.keterbukaan;
3. c.kebersamaan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.keadilan;
6. f.partisipatif;
7. g.proporsional; dan
8. h.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 8
(2)Prinsip penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profesionalitas;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur; dan
7. g.program perbaikan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana dari kegiatan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

(1)Pendanaan penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan. 9
(2)Perusahaan wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan izin kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pencabutan izin kegiatan usaha.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan 10
c.kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Pasal 10

(1)Program TJSL meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan UMK; dan
3. c.program langsung pada masyarakat;
4. d.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
(2)Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
(3)Dalam menyusun program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.
(4)Ketentuan mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program guna memperoleh hasil yang optimal dan bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bogor;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bogor diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
8.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Walikota adalah Walikota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
7.Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yang berkaitan langsung dan/atau tidak langsung. 5
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat Daerah pada umumnya.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Dana TJSL adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSL.
11.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL di Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSL di Daerah.
12.Mitra TJSL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13.Pembiayaan TJSL adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSL yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
14.Usaha Mikro dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro dan Koperasi. 6

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
b.memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.memberikan batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaanya;
b.melindungi Perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
c.meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif operasional Perusahaan bagi masyarakat;
d.mewujudkan rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
e.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
f.menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
g.mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSL di Daerah. 7

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas sebagai berikut:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas; dan
l.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan TJSL berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kemanfaatan;
2. b.keterbukaan;
3. c.kebersamaan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.keadilan;
6. f.partisipatif;
7. g.proporsional; dan
8. h.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 8
(2)Prinsip penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profesionalitas;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur; dan
7. g.program perbaikan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana dari kegiatan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

(1)Pendanaan penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan. 9
(2)Perusahaan wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan izin kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pencabutan izin kegiatan usaha.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan 10
c.kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Pasal 10

(1)Program TJSL meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan UMK; dan
3. c.program langsung pada masyarakat;
4. d.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
(2)Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
(3)Dalam menyusun program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.
(4)Ketentuan mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.