DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; 2
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/ pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531 );
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. 6
7.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9.Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota.
10.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11.Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13.Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
14.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar. 7
15.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16.Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di kota Bogor dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di daerah, nasional, dan luar negeri.
18.Alih Media bahan perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
19.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 8
23.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan.
25.Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
26.Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
27.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
28.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
29.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.hak, kewajiban, dan wewenang; 9
b.koleksi perpusatakaan;
c.pengembangan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan;
d.layanan perpustakaan;
e.pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
f.tenaga perpustakaan;
g.kerjasama dan peran serta masyarakat;
h.gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
i.pembiayaan;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.sanksi administrasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. 10
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:
1. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yang berkualitas di Daerah Kota;
2. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah Kota;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 11
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
6. f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
7. g.menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pembinaan berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan;
9. i.melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
10. j.meningkatkan kualitas dan kuantitas pustakawan yang professional;
11. k.menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan/atau pustakawan; dan
12. l.memfasilitasi teknologi perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah Kota meliputi:
1. a.penetapan kebijakan daerah terdiri atas:
  1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
  3. 3.pengembangan sumber daya manusia;
  4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
  5. 5.pengaturan sarana prasarana perpustakaan. 12
2. b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas:
  1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional;
  2. 2.pengembangan sumber daya manusia;
  3. 3.pengembangan sarana prasarana sesuai standar nasional;
  4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  5. 5.pembudayaan kegemaran membaca.
3. c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
4. d.penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan; dan
5. e.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)Koleksi perpustakaan kota terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, terbitan pemerintah, koleksi muatan lokal, koleksi langka, koleksi difabel, dan alat peraga praktik dan/atau permainan, dalam bentuk cetak maupun elektronik. 13
(2)Koleksi perpustakaan Sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
(3)Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian dalam bentuk cetak maupun elektronik.
(4)Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
(2)Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang menganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 9

(1)Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
(2)Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka. 14

BAB V

PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Kota dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
(2)Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya khusus atau muatan lokal yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.
(3)Pengembangan koleksi bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
2. b.penghimpunan alat seleksi;
3. c.pelaksanaan survei minat Pemustaka dan koleksi bahan pustaka;
4. d.penyeleksian koleksi bahan pustaka;
5. e.pembuatan dan penyusunan desiderata;
6. f.pemverifikasian data bibliografis; dan
7. g.pengadaan koleksi bahan pustaka.
(4)Pengolahan bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.peregistrasian koleksi bahan pustaka; 15
2. b.pengolahan bahan pustaka; dan
3. c.pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan pustaka
(5)Pelestarian bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.pelestarian bahan perpustakaan; dan
2. b.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; 2
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/ pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531 );
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. 6
7.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9.Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota.
10.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11.Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13.Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
14.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar. 7
15.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16.Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di kota Bogor dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di daerah, nasional, dan luar negeri.
18.Alih Media bahan perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
19.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 8
23.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan.
25.Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
26.Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
27.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
28.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
29.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.hak, kewajiban, dan wewenang; 9
b.koleksi perpusatakaan;
c.pengembangan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan;
d.layanan perpustakaan;
e.pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
f.tenaga perpustakaan;
g.kerjasama dan peran serta masyarakat;
h.gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
i.pembiayaan;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.sanksi administrasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. 10
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:
1. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yang berkualitas di Daerah Kota;
2. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah Kota;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 11
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
6. f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
7. g.menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pembinaan berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan;
9. i.melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
10. j.meningkatkan kualitas dan kuantitas pustakawan yang professional;
11. k.menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan/atau pustakawan; dan
12. l.memfasilitasi teknologi perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah Kota meliputi:
1. a.penetapan kebijakan daerah terdiri atas:
  1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
  3. 3.pengembangan sumber daya manusia;
  4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
  5. 5.pengaturan sarana prasarana perpustakaan. 12
2. b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas:
  1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional;
  2. 2.pengembangan sumber daya manusia;
  3. 3.pengembangan sarana prasarana sesuai standar nasional;
  4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  5. 5.pembudayaan kegemaran membaca.
3. c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
4. d.penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan; dan
5. e.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)Koleksi perpustakaan kota terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, terbitan pemerintah, koleksi muatan lokal, koleksi langka, koleksi difabel, dan alat peraga praktik dan/atau permainan, dalam bentuk cetak maupun elektronik. 13
(2)Koleksi perpustakaan Sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
(3)Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian dalam bentuk cetak maupun elektronik.
(4)Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
(2)Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang menganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 9

(1)Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
(2)Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka. 14

BAB V

PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Kota dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
(2)Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya khusus atau muatan lokal yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.
(3)Pengembangan koleksi bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
2. b.penghimpunan alat seleksi;
3. c.pelaksanaan survei minat Pemustaka dan koleksi bahan pustaka;
4. d.penyeleksian koleksi bahan pustaka;
5. e.pembuatan dan penyusunan desiderata;
6. f.pemverifikasian data bibliografis; dan
7. g.pengadaan koleksi bahan pustaka.
(4)Pengolahan bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.peregistrasian koleksi bahan pustaka; 15
2. b.pengolahan bahan pustaka; dan
3. c.pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan pustaka
(5)Pelestarian bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
1. a.pelestarian bahan perpustakaan; dan
2. b.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;