DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat Xv Tahun 2026 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang besaran dana cadangan, sumber dana cadangan, jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, pengelolaan dana cadangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XV sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan anggaran yang cukup besar yang apabila disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan berdampak terhadap berkurangnya anggaran untuk mendanai program lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Daerah Kota Besar dalam SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • l!l ... Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Kota Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • ':"~ - [!] . ( l!i •..
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 136); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Stuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksankan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • · , [!] . membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi XV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tujuan Dana Cadangan;
b.besaran Dana Cadangan;
c.sumber Dana Cadangan;
d.jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan; dan
e.pengelolaan Dana Cadangan.

Pasal 3

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.
(2)Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;
2. b.pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026; dan
3. c.penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

BAB II

BESARAN DANA CADANGAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • · , [!] .

Pasal 4

(1)Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dipenuhi selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
(2)Rincian tahun Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan di transfer ke rekening Dana Cadangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seabgai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); dan
2. b.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah Dana Cadangan.
(4)Mekanisme penggunaan Dana Cadangan dalam program dan kegiatan dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(5)Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id ALMA WIRANTA S H M $1 (HAN) Pembina Tk.l Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUS IA, Salinan sesuai dengan aslinya Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(7)Penatausahaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 24 September 2024 Pj WALI KOTA BOGOR, TTD. HERY ANTASARI Diundangkan di Bogor pada tanggal 24 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, TTD. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (6/159/2024). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026 I. UMUM Untuk membiayai Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada:

a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
b.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
d.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; dan
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…