DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 dengan meneapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Jangka Waktu, Sistematika RPPLH, Pelaksanaan, Koordinasi, dan Kerja Sama Daerah,Monitoring dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023- 2053; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7.Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2053.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup, adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13.Isu Pokok RPPLH yang selanjutnya disebut Isu Pokok adalah Isu Strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.
14.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi, dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
17.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
18.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
19.Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
20.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
21.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
22.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
24.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
1. a.memberikan pedoman dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
2. b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan upaya perlindungan di Daerah dari Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pencemaran;
2. b.menjamin kelangsungan dan kelestarian Ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
4. d.mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana; dan
5. e.mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.Ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 4

(1)Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
2. b.karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
3. c.keberlanjutan;
4. d.keserasian dan keseimbangan;
5. e.kerja sama antar daerah;
6. f.kepastian hukum; dan
7. g.keterlibatan pemangku kepentingan.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH provinsi; dan
2. b.inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 5

RPPLH bertujuan:

a.terlindunginya sumber daya air di Daerah sehingga tercapainya Daerah yang bebas genangan air;
b.terwujudnya kualitas udara yang baik di Daerah;
c.terkelola dan termanfaatkannya lahan di Daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
d.terwujudnya ketangguhan masyarakat Daerah dalam menghadapi bencana.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kedudukan RPPLH;
b.jangka waktu;
c.sistematika RPPLH;
d.pelaksanaan, koordinasi, dan kerja sama Daerah;
e.monitoring dan pelaporan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

Pasal 7

RPPLH memuat rencana tentang:

a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
c.pengendalian pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 8

RPPLH menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan 2053.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.
(3)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
1. a.dinamika perkembangan masyarakat;
2. b.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. c.kepastian hukum.

BAB IV

SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 10

(1)RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika terdiri atas:
1. a.bab I (satu) memuat pendahuluan terdiri atas:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.posisi dan peran RPPLH;
  3. 3.tujuan dan sasaran RPPLH; dan
  4. 4.kerangka hukum pelaksanaan RPPLH.
2. b.bab II (dua) memuat kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah, terdiri atas:
  1. 1.Sumber Daya Alam meliputi: a) energi dan sumber daya mineral; b) hidrologi dan hidrogeologi; c) pangan; d) hutan; dan e) keanekaragaman hayati;
  2. 2.kondisi Lingkungan Hidup meliputi: a) tekanan terhadap Lingkungan Hidup; b) kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan c) upaya pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. 3.indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, meliputi: a) profil Ekoregion; dan b) indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
3. c.bab III (tiga) memuat permasalahan dan target Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  1. 1.perumusan isu pokok dengan menggunakan analisis Drive, Pressure, State, Impact and Response; dan
  2. 2.target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
4. d.bab IV (empat) memuat arahan RPPLH, terdiri atas:
  1. 1.arahan kebijakan;
  2. 2.strategi implementasi dan indikasi program yang meliputi: a) rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; b) rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; c) rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan d) rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
5. e.Bab V (lima) memuat monitoring dan Peninjauan RPPLH.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…