DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa perubahan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ketentuan yang diubah adalah Pasal 1; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 20 ; Pasal 22; Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22 A; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 32; Pasal 34; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 45; Pasal 47; Pasal 50; Pasal 59 dihapus; Pasal 60 diubah; Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A; Pasal 61 diubah; Pasal 62 diubah; Pasal 84 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c.bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan secara tertib dengan kriteria teknis Bangunan Gedung beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diperlukan penyempurnaan untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor dan penyesuaian dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id II .,...,.. huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 78); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 78) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9.Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id II .,...,.. tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.
16.Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
18.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
19.Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
20.Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
21.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
22.Permukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
23.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
24.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
25.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
27.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
28.Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id RV. kumuh yang ditetapkan oleh Wali Kota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
29.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
30.Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
31.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
32.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
33.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
1. a.merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. b.melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi dan tingkat kekumuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. c.melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
4. d.melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5. e.melakukan penataan dan pengembangan perumahan yang layak huni bagi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id II .,...,.. masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
6. f.memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
7. g.melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(3)Dinas menyusun rencana teknis penanganan dalam upaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
(5)Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.
(6)Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(7)Tim Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasl 11

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup:
1. a.ketidakteraturan bangunan gedung;
2. b.tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
3. c.kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
(2)Ketidakteraturan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman:
1. a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
2. b.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id rencana tata bangunan dan lingkungan, yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan;
(3)Tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
1. a.koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detil tata ruang, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
2. b.koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana detil tata ruang, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
(4)Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
(5)Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.tata bangunan; dan
2. b.keandalan bangunan gedung.
(6)Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
1. a.peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
2. b.arsitektur bangunan gedung;
3. c.pengendalian dampak lingkungan;
4. d.rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
5. e.pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
(7)Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
1. a.keselamatan bangunan gedung;
2. b.kesehatan bangunan gedung;
3. c.kenyamanan bangunan gedung; dan
4. d.kemudahan bangunan gedung.
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal Daerah belum memiliki rencana detil tata ruang, dan/atau rencana tata bangunan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada rekomendasi forum penataan ruang Daerah.
(2)Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis bangunan Gedung dan rekomendasi forum penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi atau tidak tersedia, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan serta kualitas bangunan merujuk pada:
1. a.hasil pengawasan/inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Teknis yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian bangunan Gedung; dan/atau
2. b.hasil pemetaan Kawasan Kumuh yang dilakukan oleh Dinas Teknis yang memiliki tugas dan fungsi terkait perumahan/permukiman.
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d mencakup:
1. a.drainase lingkungan tidak tersedia;
2. b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
3. c.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2)Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(3)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
(4)Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e mencakup:
1. a.sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;
2. b.prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
(2)Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
(3)Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keadaan dimana:
1. a.kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
2. b.tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
  1. 7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f mencakup:
1. a.prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau
2. b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
(2)Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi tidak memadai sebagai berikut:
1. a.tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
2. b.tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
3. c.sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id RV.
4. d.tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
(3)Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pewadahan dan pemilahan domestik;
2. b.pengumpulan sampah lingkungan;
3. c.pengangkutan sampah lingkungan; dan
4. d.pengolahan sampah lingkungan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
1. a.prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
2. b.sarana proteksi kebakaran.
(2)Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
1. a.pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
2. b.akses jalan masuk dan keluar sarana pemadam kebakaran;
3. c.sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
4. d.data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
(3)Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.alat pemadam api ringan;
2. b.kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
3. c.mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id .,.,,. I ·.: I : ~ - . ;
1. 10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
(2)Pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk menjamin:
1. a.kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman baru yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
2. b.keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
(3)Pengawasan dan pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
1. a.kesesuaian hasil pembangunan perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tapak yang telah ditetapkan; dan
2. b.keterpaduan pemenuhan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
  1. 11.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

A Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

12.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017