Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai retribusi daerah dan dengan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian terhadap tarif Retribusi Izin Gangguan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditambah dengan objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat :
3
4
5
6
7
8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut:
36a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 36b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 36c. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 36d. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan, indeks masa retribusi, dan luas ruang tempat usaha. 10
1) jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder dengan indeks 5; 2) jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder dengan indeks 4; 3) jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder dengan indeks 3; 4) jalan Lingkungan dengan indeks 2;
1) intensitas gangguan kecil dengan indeks 1; 2) intensitas gangguan sedang dengan indeks 2; 3) intensitas gangguan besar dengan indeks 3; 4) intensitas gangguan sangat besar dengan indeks 4;
1) masa retribusi pertama, 1; 2) masa retribusi kedua dan seterusnya, 0,5; 11
1) luas ruang usaha sampai dengan 50 m2 (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per 5 (lima) tahun; 2) luas ruang usaha lebih dari 50 m2 (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per meter persegi per 5 (lima) tahun.
12 BAB VA RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
13
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen