DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Lansia, Perlindungan Lansia Dalam Keluarga, Pemberdayaan Lansia, Pos Layanan Lansia, Peran Serta Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Larangan Dan Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan terhadap masyarakat Lanjut Usia di Kota Bogor memerlukan penanganan khusus agar kuantitas dan kualitas kesejahteraannya dapat ditingkatkan;
c.bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Bogor perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Bina Keluarga Lansia adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur.
8.Perlindungan sosial Lansia adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
9.Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
10.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LANSIA

Pasal 2

(1)Perlindungan Lansia diselenggarakan dalam bentuk pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup Lansia.
(2)Perlindungan Lansia dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lansia;
(3)Perlindungan Lansia dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi lansia pada pemenuhan hak individu, terhadap:
1. a.pelayanan publik;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan sosial;
4. d.Pelayanan keagamaan, mental dan spiritual; dan
5. e.Perhormatan inklusi sosial;

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses dan dijangkau oleh Lansia.
(2)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
1. a.pertamanan;
2. b.layanan kesehatan;
3. c.sarana jalan dan transportasi;
4. d.sarana tempat umum;
5. e.fasilitas umum;
6. f.layanan pengisian bahan bakar;
7. g.layanan bank;
8. h.layanan perizinan dan perpajakan;
9. i.layanan administrasi pemerintahan; dan
10. j.layanan administrasi pensiun.
(3)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki kursi khusus Lansia;
2. b.memiliki toilet yang bersih dan aman untuk Lansia;
3. c.memiliki pijakan dan atau platform yang memudahkan mobilisasi Lansia;
4. d.memiliki prioritas penggunaan bagi Lansia; dan
5. e.memiliki layanan one stop service bagi Lansia.
(4)Perlindungan lansia dalam pelayanan publik dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan; dan
5. e.instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan keringanan tarif bagi lansia pada fasilitas umum yang berbayar;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Lansia dalam pelayanan publik diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia berupa:
1. a.akses pelayanan pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan promosi kesehatan fisik Lansia; dan
2. b.akses pelayanan pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan promosi kesehatan jiwa Lansia.
(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada Lansia berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan upaya sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan layanan komunikasi informasi, edukasi kesehatan fisik dan jiwa terhadap Lansia.
2. b.penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Lansia secara rutin di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan posyandu Lansia.
3. c.penyelenggaraan pengobatan dan rujukan bagi Lansia secara rutin di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan posyandu Lansia.
(3)Pemerintah Daerah memberikan dukungan finansial kepada unit layanan kesehatan di setiap tingkatan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Lansia sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Daerah.
(4)Perlindungan lansia dalam bidang kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan lansia dalam pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Dukungan finansial Pemerintah Daerah untuk unit kesehatan digunakan untuk menyediakan pembiayaan akses pelayanan Kesehatan Lansia di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Lansia harus memenuhi standar pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi lansia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertugas mengelola pembiayaan dan meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Pasal 6

(1)Perlindungan Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk akses bantuan sosial untuk Lansia dengan tujuan untuk membantu Lansia dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar guna meningkatkan kesejahteraan Lansia.
(2)Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.bantuan sosial terencana; dan
2. b.bantuan sosial tidak terencana.
(3)Bantuan Sosial untuk Lansia diberikan kepada Lansia, dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor tertentu; dan
2. b.bertempat tinggal/berdomisili di Daerah.
(4)Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.tidak memiliki sumber penghasilan tetap;
2. b.sakit menahun;
3. c.terlantar; dan/atau
4. d.menjadi korban tindak pidana.
(5)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
(6)Besaran bantuan sosial untuk Lansia ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III

PERLINDUNGAN LANSIA DALAM KELUARGA

Pasal 7

Perlindungan Lansia dalam keluarga dilaksanakan melalui program Bina Keluarga Lansia yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pengelolaan dan pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
(2)Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kelurahan;
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN LANSIA

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Lansia dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
(2)Pemberdayaan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
(3)Pemberdayaan Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
1. a.pemberian layanan edukasi, konseling dan motivasi;
2. b.pelatihan keterampilan;
3. c.pemberian akses kemudahan berusaha;
4. d.fasilitasi lansia mandiri.
(2)Permberdayaan lansia dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM; dan
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…