DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 02 Tahun 2018

Nomor: 02
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Surat Izin Usaha Perdagangan yang SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil. Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah. Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 1 atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 23 Tahun 20024. tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 30), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG Menetapkan dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP). 2 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 2 Daerah adalah Kota Bontang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bontang.3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. 5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat .: SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan . setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bontang 7. untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya . disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi 8. Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi' yang : menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. td

9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PISP adalah tempat penyelengaaran Perizinan dan -Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satun tempat.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kepala Daerah berwenang dalam penerbitan SIUP.
(2)Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Oa Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil. |
(2)Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari... $ Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak. termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
(3)Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari na ud Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) : .tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar. 4

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: |

(1)Kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP harus tercantum : 2 — | P5, dengan jelas di dalam akta pendirian atau akta perubahan

Pasal 7

n perusahaan dan mengacu pada KBLI.

(2)Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNN t paling banyak 5 (lima) kegiatan.5

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Hal is ng Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12.: .| Ha

Pasal 8

ayat (1), dikecualikan terhadap:

a.Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Tuar sektor : On . perdagangan,
b.kantor cabang atau kantor perwakilan, dan
c.Perusahaan Perdagangan Mikro dengan . kriteria 'sebagai . (ngas . berikut: 1. 2.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 0.

(1)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam:Pasal 5 bagi 5. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas 'harus.. Dan ka usaha perorangan atau persekutuan, kegiatan usaha yang diurus, dijalankan, atau: dikelola Kiki . 5. Ka pemilik atau anggota keluarga/ kerabat terdekat: dan a tanah dan bangunan. Pasal li dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: . memiliki kekayaan bersih paling.banyak .Ta an .: ni3. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk na 1 5 f. g.
(2)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pb Perusahaan yang berbentuk koperasi harus dilengkapi Keadaan fotokopi akta notaris pendirian perusahaan . yang | 5 La -. dilengkapi dengan Keputusan Pengesahan Badan Hukum Manna dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -Manusia:- ban fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur. utama atau penanggung jawab Perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung . jawab : Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, . fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan, ... 2 surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan, fotokopi izin teknis pendukung, dan neraca Perusahaan. dengan dokumen sebagai berikut: a. 8 Fa .
(3)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 5 bagi “3 KAA perusahaan yang berbentuk Perusahaan persekutuan. harus 0 fotokopi akta pendirian koperasi dari instansi -yang — . Tn na berwenang, fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur dana utama atau penanggung jawab Perusahaan, TN Da EN TAN pas foto direktur utama atau penanggung jawab 5 & 5 Ha Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, . fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan, : aa 0 3 . surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan, fotokopi izin teknis pendukung, dan neraca koperasi. dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi akta notaris pendirian PerusahaanSa ba ' Tan didaftarkan pada pengadilan negeri, 1,a. b. g d. e. b. c. d. e. £ 1g 6
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagiietaur . 0 utama atau penanggung jawab Perusahaan,
3. c.pas foto direktur utama atau penanggung “jawab Ban Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar,
4. d.fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan, . OA ea su
5. e.surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan: dan 3 Dansa HA
6. f.neraca Perusahaan.
(4)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Perusahaan yang berbentuk Perusahaan perseorangan harus 1 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: NN
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi. direkturur utama atau penanggung jawab Perusahaan,
2. b.pas foto direktur utama atau semasa 5 jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar,
3. c.fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan: - Pns
4. d.surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan, dan: 5
5. e.neraca Perusahaan.
  1. 7.Pasal 12 dihapus. Na 5 Ona |
  2. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Naa ana Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 11 harus melampirkan"aslinyaguna penelitian dan akan dikembalikan kepada pemohon elah 1 penelitian dokumen selesai. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:319.

Pasal 14

(1)Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari: kerja 1 erhitung .te 7 sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.warna putih untuk SIUP kecil, b, warna biru untuk SIUP menengah, dan
2. c.warna kuning untuk SIUP besar.
(2)Dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan membuat surat penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(3)Perusahaan perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)SIUP harus diganti apabila terjadi perubahan modal dan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)SIUP yang hilang dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. (3 SIUP yang rusak dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan mengajukan permintaan ulang penggantian SIUP dengan melampirkan SIUP asli yang rusak.
(4)Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan, dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi.
(5)Perubahan SIUP yang merubah jenis usaha hanya dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah SIUP diterbitkan. 8 Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 16 Agustus 2018 WALI KOTA BONTANG, NENI MOERNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 16 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, ARTAHNAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (44/2/2018) 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…