DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 04 Tahun 2018

Nomor: 04
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Arus Kas (LAK); d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); e. Laporan Operasional (LO); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: a. Pendapatan sebesar Rp 1.060.400.315.664,76 b. Belanja sebesar Rp 945.168.192.323,00 dengan Surplus / ( Defisit ) sebesar Rp 115.232.123.341,76 c. Pembiayaan, dengan penerimaan sebesar Rp 74.119.256.461,18 dan pengeluaran sebesar Rp 0,00 menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 74.119.256.461,18

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . 1. dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .— Tn 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah 'dengan 55 Saga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan en atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang - Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dena un Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota.” Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun ng : : TNti 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 | : teritang “ A3Tg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara :Republik | aan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran f . Pena: Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ' Ta & telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang!” nan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua :1 aa 1 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 'Republik - Lana 2. Kota 3. 4 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 4, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah : Kota. Bontang Tahun 2016 Nomor 10):

5.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2017 . tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN Kn 5 . PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN -BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan | — . . Tn dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: Dad Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan.n 0 Ap? »p» f
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus / ( Defisit) Cc. Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 1.060.400.315.664,76 Rp 045.168.192.323,00 Rp 115,232.123.341,76 Rp 74.119.256.461,18 Rp 0,00 Rp 74.119.256.461,18

Pasal 3

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 38.824.643.106,94 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan Rp 1.021.575.672.577,82 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 1.060.400.315.664,76 Selisih lebih/ (kurang) Rp 38.824.643. 106,94
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 151.052.873.497,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja Rp 1.096.221.065.820,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 945.168.192.323,60 Selisih lebih (kurang) Rp 151.052.873.497,00
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 189.877.516.603,94 dengan rincian sebagai berikut: a. perubahan Realisasi Selisih lebih (kurang) Surplus/defisit setelah Rp Rp Rp (74.645.393.262,18) 115.232.123.341,76b. 189.877.516.603,94 4
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan : sejumlah Rp 526.136.801,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan Rp 74.645.393.262,18 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 74.119.256.461,18” Selisih lebih (kurang) Rp 526.136.801,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran Rp 0,00 Nan pembiayaan setelah 5 perubahan Kan
2. b.Realisasi Rp 0,00 i ana Selisih lebih (kurang) Rp “0.00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto— sejumlah Rp 526.136.801,00 dengan rincian “sebagai | . Ran : : . berikut: Ba me
1. a.Anggaran pembiayaan Rp 74.645.837.855,18 . ON si Ta netto setelah Karan perubahan ia
2. b.Realisasi Rp 74.119.256:461,18 Selisih lebih (kurang) Rp 526.136.801,00

Pasal 4

| Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b “per ah 31 Desember 2017 sebagai berikut: pan Pe an Tila Ben

a.Jumlah Aset Rp 4.606.274.351.828,54 . amar Jumlah Kewajiban Rp 5.997.989.120.00b.
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.600.276.362.708,54 . Na -n
d.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 4.606.274.351.828,54 -. 5

Pasal 5

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 'c' untuk bea 1 tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai aah berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Rp 73.729.157.834,18 Januari 2017
b.Arus Kas dari Aktivitas Rp 336.255.078.265,76” operasi Lg BNN
c.Arus Kas dari Aktivitas Rp (221.022.954.924,00). Investasi Aset Non Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Rp 110,00... 5. Pembiayaan
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Rp 270.098:627,00” Na Anggaran I. Saldo Kas Akhir per 31 Rp 189.351.379.806,94- Desember Tahun 2017

Pasal 6

SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk penah tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai - n 0 : . 5 berikut :

a.Saldo anggaran lebih (awal) Rp 74.645.393.262,18 | . . : . 2 : 2
b.Penggunaan SAL sebagai Rp (74.119.256.461,18) an . aag | penerimaan pembiayaan tahun berjalan Cc. Sisa Lebih/Kurang Rp 189.335.898.202,94- Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
d.Koreksi kesalahan Rp 25.850.574.00 . 5 . . aa : -| pembukuan tahun sebelumnya
e.Lain-lain Rp (536.505.771,00) Saldo anggaran lebih (akhir) Rp 189.351.379.806,94- 6 £

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. b. Cc. Jumlah Pendapatan LO Rp Jumlah Beban LO Rp Surplus/Defisit dari Operasi Rp Surplus/ Defisit dari Rp Kegiatan Non Operasi Surplus/ Defisit sebelum Rp Pos Luar Biasa Surplus/Defisit LO Rp Pasal! 8 1.081.937.692.654,76 958.912.265.326,27 123.025.427.328,49 4.271.916.846,00d. 118.753.510.482,49e. 108.191.187.837,49£ LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Rp
b.Surplus/Defisit - LO Rp
c.Dampak akumulasi Rp perubahan kebijakan / kesalahan mendasar Tahun 2017 Ekuitas Akhir Rp

Pasal 9

4.240.176.763.677,13 108.191.187.837,49 251.908.411.193,92 4.600.276.362.708,54d. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Oa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum Nan

Pasal 10

dalam lampiran Peraturan Daerah ini meliputi: 7

a.Lampiran1 : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari: Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi, Lampiran 1.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, | Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan, Kn Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan | BN urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan | Negara, Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah, Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah: Nan Lampiran 1.7: Daftar Realisasi Penambahan . -dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, 0 Lampiran 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan: Pengurangan Aset lain, Lampiran 1.9: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun -dan dianggarkaan kembali dalam “Tahun : Kanan Anggaran berikutnya, Lampiran 1.10: Daftar dana cadangan daerah, dan Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 0 b.Lampiran!l : Neraca,
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas,
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 2 (SAL),
e.Lampiran V : Laporan Operasional (LO):
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g.Lampiran VII: Catatan atas Laporan Keuangan. 8

Pasal 11

| Lampiran laporan keuangan ebagaimana dimaksud “dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: | Ta h :

a.Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VII Peraturan”. Daerah ini, dan Pa AA
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha : milik basa kau daerah/perusahaan daerah tercantum dalam” lampiran VI | ag “ Ha | Peraturan Daerahini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…