DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018

Nomor: 05
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan penyesuaian ketentuan -Pasal 31 . . Ta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun "2016 ah tentang Perangkat Daerah, berkaitan dengan pengangkatan - La :
1. 1.: dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat : : .5 0 . Daerah yang belum terakomodir,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ba . 2 dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan | 5 “3 : Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 — 1ng : Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 2 Ta | Aa Daerah: Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar n 1945:

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. - tentang” ae. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, an ana - 1 1 Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Mangsa Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dngan . ' : 1 . h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 0Ganga atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, | Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota. . 0 Tn Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. -' 5 - Nomor 3962): | €
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Aa 0. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara “Republik . : : 1 . Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana:telah - |' nan Ai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang . 1 an ag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan - Kedua “atas . — Hat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang On Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 0 si 0 . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), an g
4.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Nan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2): ra) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANA Nana PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 "TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. S 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan . - . aa

Pasal 2

susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Bontang merupakan Sekretariat Daerah tipe B,
b.Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan Sekretariat DPRD Oi nanD tipe C,
c.Inspektorat Daerah Kota Bontang merupakan Inspektorat tipe Ma B: it
d.Dinas Daerah Kota Bontang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe - B Naa menyelenggarakan urusan pemerintahan - bidang | 55 2 pendidikan dan bidang kebudayaan, Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan “urusan”2. pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tipe B. Tan133. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Tg : ae Lg umum dan penataan ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan na aa . tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang - Haan pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C' Dana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pane Na 15. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran: 3 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tipeAs menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan : 6. bidang pemberdayaan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu .Satu ban 7. Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ta Has bidang penanaman modal, Dinas Ketenagakerjaan tipe C menyelenggarakan -urusan : 0 . aa .8. pemerintahan bidang tenaga kerja, Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . tipe-B Tn menyelenggarakan urusan pemerintahan::: . bidang 25 .ng f administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan Sada 2 pedas pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika : ' tipe -B 0. 2 : : | : menyelenggarakan urusan pemerintahan - “bidang $ . 3 : ' Knn komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe 'B Gegana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Maan kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan pendkilnin — Fa : Tn tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang — : 6 ai 2 perindustrian, bidang koperasi dan usaha kecil menengah -g . 7 2 serta bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan . bidang He ' -: 2 » perpustakaan dan bidang kearsipan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian tipe Au EN menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, - : . bidang perikanan dan pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . & tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ' 5 ana pemberdayaan perempuan dan perlindungan “anak serta... 4 n danDinas Perpustaka Kearsipan .. tipe n n bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. .
e.Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan urusan Mn pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertibari umum Kanan serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dari” La n. ketertiban umum,
f.Badan Daerah Kota Bontang terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan:Sumber:'Daya Hana Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang Ba kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe B tea : melaksanakan fungsi penunjang perencanaanserta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan" fungsi Le. penunjang keuangan, dan
4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset” Daerah tipe B55 melaksanakan fungsi penunjang keuangan. sg. Kecamatan terdiri atas:
5. 1.Kecamatan Bontang Utara dengan Tipe Aj
6. 2.Kecamatan Bontang Selatan dengan Tipe A, daa” Tn 5 0
7. 3.Kecamatan Bontang Barat dengan Tipe A.
8. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: aa Pasal 8 Mn an BAN ui

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada-Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota 'sesuai dengan na ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan | | dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. :

3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: ana : n 1 ia 5s

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,pengisian an jabatan an Perangkat Daerah yang mengalami perubahan ' sebagaim ana — : dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada Tahun 20 19. Ta n Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. — an Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ' pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran. Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang NN pada tanggal 14 September 2 2018 WALI KOTA BONTANG, 5 NENI MOERNIAENI -. (na aa Diundangkan di Bontang pada tanggal 14 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, — MIPA LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN : TIMUR: (54/5/2018) 5 6

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…