menetapkanPeraturan | 5 “3 : Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 — 1ng : Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 2 Ta | Aa Daerah: Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar n 1945:
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
- tentang” ae. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, an ana - 1 1 Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Mangsa Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dngan . ' : 1 . h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 0Ganga atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, | Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota. . 0 Tn Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. -' 5 - Nomor 3962): | €
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Aa 0.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara “Republik . : : 1 . Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana:telah - |' nan Ai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang . 1 an ag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan - Kedua “atas . — Hat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang On Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 0 si 0 . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), an g
4.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Nan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor
2): ra) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANA Nana PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 "TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. S 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan . - . aa