DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.230.694.044,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.351.230.694.044,00 2. Belanja Daerah sebesar Rp 1.451.230.694.044,00 dengan Surplus/(Defisit) sebesar Rp (100.000.000.000,00) 3. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp 100.000.000.000,00 dan Pengeluaran sbesar Rp 0,00 dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan sebesar Rp 0,00 Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan d. memiliki dampak yang sigifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama: . bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 3 Agustus 2018: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019: b. «. 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang : Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20064. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 5. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701): 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.230.694.044,00 dengan rincian sebagai berikut: 1.351.230.694.044,00 1.451.230.694.044,00 & (100.000.000.000,00) 100.000.000.000,00

1.Pendapatan Daerah Rp
2.Belanja Daerah Rp Surplus/ (Defisit) Rp
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp
b.Pengeluaran Rp Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana terdiri dari: a. b. Cc. Pendapatan Asli Daerah Rp Dana Perimbangan Rp lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp 0,00 100.000.000.000,00 0,00 dimaksud dalam Pasal 1 169.735.860.000,00 958.564.302.000,00 222.930.532.044,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a a. b. Cc. Pajak Daerah Rp Retribusi Daerah Rp Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp lam-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 96.060.000.000,00 4.103.700.000,00 5.835.000.000,00 d. 63.737.160.000,00 3
(3)
(4)
(1)
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil b Bukan Pajak Rp 654.599.486.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp 233.360.408.000,00 C. Dana Alokasi Khusus Rp 70.604.408.000,00 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah Rp 13.886.200.000,00
3. b.Dana Darurat Rp 0,00
4. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 165.571.050.044,00
5. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 31.973.282.000,00
6. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya Rp 10.000.000.000,00
7. i.Penerimaan lain-lain Rp 1.500.000.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung Rp 467.155.185.568,00
b.Belanja Langsung Rp 984.075.508.476,00 1 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai Rp 440.895.695.068,00
b.Belanja Bunga Rp 0,00
c.Belanja Subsidi Rp 0,00
d.Belanja Hibah Rp 16.428.390.500,00
e.Belanja Bantuan Sosial Rp 1.400.000.000,00
f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Rp 0,00
g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp 5.931.100.000,00 4
h.Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp 37.582.108.139,00
2. b.Belanja Barangdan Jasa '” Rp 511.712.254.268,00
3. c.Belanja Modal Rp 434.781.146.069,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 100.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp 100.000.000.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp 0,00 Cc. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 0,00
3. d.Penerimaan pinjaman Daerah Rp 0,00
4. e.Penerimaan kembali Pemberian pinjaman Rp 0,00
5. f.Penerimaan piutang Daerah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana cadangan Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp 0,00 5

Pasal 5

(1)Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai
(2)
(3)keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya: tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah: dan b.
2. d.memiliki dampak yang sigifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
3. a.pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung, penanggulangan wabah penyakit: penanggulangan bencana alam: penanggulangan bencana sosial: pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. b. d. e. £ Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
4. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan: dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.b. 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Pasal 6

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. 2. 10. 11. 12. 13. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Ringkasan APBD, Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Lampiran VII Daftar piutang Daerah: Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: Lampiran XII Daftar dana cadangan Daerah: dan Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. tercantum dalam 4. 5. 7. 8. 7

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 28 Desember 2018 WALI KOTA BONTANG, NENI MOERNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 28 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS KOTA BONTANG, US AMI LEMBARAN DAERAH KOJFA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 8 Y NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (109/8/2018) 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…