DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Pedapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Dana Perimbangan, Pengeluaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 8 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2 0 1 4 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2 0 1 3 ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bontang Tahun Anggaran 2014; 1 . Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3851);

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kata Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 1999 Nomor 1 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lem baran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4400};
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang . Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 0 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4502); 2 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 3 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 3 ;
23.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan atas Pertauran Daerah Kota Bontang Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Penqelolaan Keuangan Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 4 sebesar Rp.1.949.833.132. 700,00 dengan rincian sebagai berikut: 497.165.000.000,00 (-) 0,00 (497.165.000.000,00) (-) 1.406.983.132. 700,00 1 . 9 0 4 . 1 4 8 . 1 3 2 . 700,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 1 . Pendapatan Daerah

2.Belanja Daerah Surplus/(Defisit)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 542.850.000.000,00
b.Pengeluaran Rp. 45.685.000.000,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Pasal 2 ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 101.362.500.000,00
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.022.576. 776.000,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 283.043.856. 700,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 44.825.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.507.500.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
4. d.Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp. 44.030.000.000,00 4
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 869.391.000.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 153.185.776.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 0,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah
2. b.Dana Darurat sejumlah
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
5. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
6. f.Penerimaan Lain-Lain sejumlah Pasal 3 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 154.735.880.000,00 Rp. 24.745.230.000,00 Rp. 103.062.746.700,00 Rp. 500.000.000,00 ( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
7. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 460.316.572.571,00
8. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.443.831.560.129,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 388.941.572.571,00
2. b.Belanja Sunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 59.400.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik sejumlah Rp. 4 75.000.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 82.305.395.900,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah Pasal 4 Rp. Rp. 557.580.221.14 7,00 803.945.943.082,00 ( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah 5 Rp. Rp. 542.850.000.000,00 45.685.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 542.850.000.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah Rp. 45.685.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 Pasal 5 ( 1 ) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
5. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan;
8. d.Memiliki dampak yang sigifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk:
1. a.Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
2. b.Penanggulangan wabah penyakit;
3. c.Penanggulangan bencana sosial; dan
4. d.Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(3)Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia. 6 Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I
  1. 2.Lampiran 1 1
  2. 3.Lampiran I l l
  3. 4.Lampiran IV
  4. 5.Lampiran V Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  5. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  6. 7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  7. 8.Lampiran V I I I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  8. 9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 7 , " P a s a l 8 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. ditetapkan di Bontang pada tanggal 1 5 Januari 2 0 1 4 WALIKOTA BONTANG, c �'?f...-/ ADI DARMA Diundangkan di Bontang pada tanggal 1 5 Januari 2 0 1 4 SEKRETARIS DAERAH, ASMUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2 0 1 4 NOMOR 1 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 8 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2 0 1 4 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2 0 1 3 ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kata Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 1999 Nomor 1 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lem baran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4400};
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang . Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 0 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4502); 2 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 3 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 3 ;
23.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan atas Pertauran Daerah Kota Bontang Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Penqelolaan Keuangan Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

2.Belanja Daerah Surplus/(Defisit)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 542.850.000.000,00
b.Pengeluaran Rp. 45.685.000.000,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Pasal 2 ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 101.362.500.000,00
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.022.576. 776.000,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 283.043.856. 700,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 44.825.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.507.500.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
4. d.Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp. 44.030.000.000,00 4
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 869.391.000.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 153.185.776.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 0,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah
2. b.Dana Darurat sejumlah
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
5. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
6. f.Penerimaan Lain-Lain sejumlah Pasal 3 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 154.735.880.000,00 Rp. 24.745.230.000,00 Rp. 103.062.746.700,00 Rp. 500.000.000,00 ( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
7. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 460.316.572.571,00
8. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.443.831.560.129,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 388.941.572.571,00
2. b.Belanja Sunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 59.400.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik sejumlah Rp. 4 75.000.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 82.305.395.900,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah Pasal 4 Rp. Rp. 557.580.221.14 7,00 803.945.943.082,00 ( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah 5 Rp. Rp. 542.850.000.000,00 45.685.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 542.850.000.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah Rp. 45.685.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 Pasal 5 ( 1 ) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
5. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan;
8. d.Memiliki dampak yang sigifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk:
1. a.Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
2. b.Penanggulangan wabah penyakit;
3. c.Penanggulangan bencana sosial; dan
4. d.Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(3)Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia. 6 Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I
  1. 2.Lampiran 1 1
  2. 3.Lampiran I l l
  3. 4.Lampiran IV
  4. 5.Lampiran V Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  5. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  6. 7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  7. 8.Lampiran V I I I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  8. 9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.