DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Dalam Peraturan t)aerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bontang. 2. Pemerintah pemerintahan pemerintahan Bclniang. Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Pasal 3 Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk: a. rnenciptakan daya tarik bagi Penanarn l,{oda! maupun calon Penanam Modal untuk berinvestasi; b. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan Pasal 4 (1) wali Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal dan/atau perluasan Penanaman Modal. Pasal 7 Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diarahkan kepada kaw,asan yang rnenjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan peruntukannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; : L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Marinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai rimur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39621;
3.undang-undang Nomor 2J Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55s7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang- Undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Ped.oman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a861);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor e30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL . enetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan t)aerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Pemerintah pemerintahan pemerintahan Bclniang. Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota 5.
3.Wali Kota adalatr Wali Kota Bontang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali Kota dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Da"erah kepada investor dalam rangka mendorong neningketen nenanatnen nnoda! di Daerah. Pemberian Kemudahan Penananaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyeclia-a-n fa-silita-s cta-ri Pemerinta-h l)a-era-h kepa.cla. Pena_na,m Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8.Penanam Modal adalah perseor€mgan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau I-o*.tr{^!t^- rlvllluuclqlr.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non 6. petwrnan yang proses pengelolaannya mulai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. dari tahap

Pasal 2

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

a.rnenciptakan daya tarik bagi Penanarn l,{oda! maupun calon Penanam Modal untuk berinvestasi;
b.meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan berkelanjutanl mendorong dan mengembangkan kawasan industri; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; meningkatkan kesej ahteraan masyarakat; memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal; dan mening|<atkan kemitraan usaha. c. d. e. f. g. h k.

BAB II

BENTUK, KRITERIA, DASAR PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU Bagian Ke$atu Bentuk

Pasal 4

(1)wali Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal dan/atau perluasan Penanaman Modal.
(2)Pemberian Insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah; danlatau
2. b.pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.
(3)Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan percepatan pemberian per izirr'arr' .

Pasal 5

(ll Pennberian lnse.nti.f seh'agai"nnana d.imakeud dalam Pasal 4 ayat (21 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. b. c d

Pasal 6

(1)Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat {3} huruf a, berupa: peta potensi ekonomi daerah; rencana tata ruang wilayah kota. rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan rencana strategis dan skala prioritas daerah.
(2)Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diarahkan kepada kaw,asan yang rnenjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan peruntukannya.

Pasal 8

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa:

a.fasilitasi;
b.pendampingan;
c.pemberdayaan;
d.pembinaan; dan
e.konsultasi.

Pasal 9

(1)Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui PTSP. a. b. c. d.
(2)PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Ifuiteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria meliputi:
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; menyerap banyak tenaga ker1.a lokal; menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
2. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk Domestik Regional Bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
3. l.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
4. m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
5. n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. b. g. h. i. j. k.
(2)Kriteria pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat
(3)wajib memenuhi:
1. a.Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
2. b.nilai investasi minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal l1
(1)Penanam Modal yang ingrn mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Begian Ketiga Dasar Penilaian

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian terhadap pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal berdasarkan:
1. a.jenis usaha; dan
2. b.kriteria.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
(3)Bentuk dan besaran insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria tambahan yang dipenuhi oleh Penanam Modal.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…