DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Fendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat

(4)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas Wali Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
1. b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.34/4342/1934-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Perat.iran Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belarra Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bon tang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi oleh Gubemur;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belarr a Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
4.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota BontangTahun 2019 Nomor 14);
5.Peraturan Daerah Kota Bontang No:nor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan W ALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. c.Laporan Operasional (LO);
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. e.neraca;
6. f.Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. 3

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus
c.Transfer
d.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto
e.SILPA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.530.119.291.669,68 1.449.070.612.51 l ,84 81.048.679.157,84 0,00 :81.578.280.052,80 0,00 181.578.280.052,80 262.626.959.210,64

Pasal 3

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp155.575.801.553,30 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan Rp 1.374.543.490.116,38 setelah peru bahan
2. b.Realisasi Rp 1.530.119.291.669,68 Selisih Kurang Rp ( 155.575.801.553,30)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp107.050.848.358, 16 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja Rp l .556.121.460.870,00 setelah peru bahan
2. b.Realisasi Rp 1.449.070.612.51 l,84 Selisih Kurang Rp 107.050.848.358, 16
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rpl00.529.291.595,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah Rp (181.577.970.753,62) perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih 4 Rp Rp 81.048.679 .157,84 ( 100.529 .291.595, 78)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp309.299,18 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan Rp 181.577.970.753,62 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp. 181.578.280.052,80 Selisih Kurang Rp (309.299,18)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih (kurang) Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp309.299,18 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan Rp l81.577.970.753,62 netto perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang Rp Rp :81.578.280.052,80 (309.299,18) setelah

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Sal do Anggaran Lebih Rp 181.577 .970. 753,62 Awai
b.Penggunaan SAL sebagai Rp (181.577 .970. 753,62) Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih/Kurang Rp 262.632.929.611,46 Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 5
d.Koreksi Kesalahan Rp 309.299,18 Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain Rp (6.279.700,00)
f.Saldo Anggaran Lebih Rp 262.626.959.210,64 Akhir

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan LO Rp l.574.175.799.468,89
b.Jumlah Behan LO
c.Surplus/Defisit Operasi
d.Surplus/Defisit Rp dari Rp dari Rp 1.334.759.699.898,42 239.416.099.570,47 4.094.191.452,27 Kegiatan Non Operasi
e.Surplus/Defisit sebelum Rp Pos Luar Biasa 243.510.291.022,74
f.Pos Luar Biasa
g.Surplus/Defisit LO Rp Rp (44.250.067.417,00) l 99.260.223.605,74

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit-LO Rp 4.807.497 958.342,96 Rp 199.260.223.605,74
c.Dampak Perubahan Kesalahan Tahun 2020
d.Ekuitas Akhir Akumulasi Rp Kebijakan/ Mendasar 6 (148.068.144. 723,62) Rp 4.858.690.037.225,08

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 4.904.574.927.618,55
b.Jumlah Kewajiban Rp 45.884.890.393,47
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.858.690.037.225,08 181.577.970.753,62

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Rp Januari 2020
b.Arus Kas dari Aktivitas Rp operasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Rp 417.120.227.875,84 (336.071.548. 718,00) 0,00 NonA setInvestasi Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Rp Pendanaan
e.Arus Kas dari Aktivitas Rp Transitoris
f.Saldo Kas Akhir per 31 Rp Desember Tahun 2020 1.256.001.306,00 263.882.960.516,64

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 7

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ar..ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 Lampiran I.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah, urusan Organisasi, Belanja Daerah menurut Lampiran I.3 Lampiran I.4 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan Lampiran I.5
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan non Eselon; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 8 J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019