DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;Keselamatan Kapal; Pengawakan Kapal; Pencegahan Pencemaran Lingkungan dari Kapal; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnewujudkan keselamatan lalu lintas angkutan laut, perlu diselenggarakan pemeriksaan kelaiklautan kapal berukuran kurang dart GT 7;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelaiklautan Kapal Berukuran Kurang dart GT 7 (Tujuh Gross Tonnage); 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kata Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSS TONNAGE).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Bontang.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.
5.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angtn atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
6.Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
7.Tonase adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor ( Gross Tonnage /GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT). 2
8.Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan.
9.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal. 1 0 . Pemimpin Kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross tonnage) dimaksudkan sebagai dasar pengaturan lalu lintas laut dan angkutan laut dalam wilayah perairan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross tonnage) bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut;
b.meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan laut; dan
c.meningkatkan perlindungan lingkungan maritime terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh Kapal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kelaiklautan Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross tonnage) meliputi:

a.keselamatan Kapal;
b.pengawakan; dan
c.pencegahan pencemaran lingkungan dari Kapal. 3

BAB III

KESELAMATAN KAPAL

Pasal 5

( 1 ) Setiap Kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross tonage) yang dioperasikan di perairan Daerah harus memenuhi persyaratan keselamatan Pelayaran.

(2)Dalam memenuhi persyaratan keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , setiap Kapal wajib:
1. a.melakukan pendaftaran Kapal;
2. b.memiliki Tanda Kebangsaan Kapal; dan
3. c.memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

Pasal 6

( 1 ) Pendaftaran kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross tonage) meliputi pencatatan hak milik, dan hak kebendaan lainnya atas kapal.

(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan paling rendah Diploma (D3) Pelayaran;
2. b.masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
3. c.lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan Kapal.

Pasal 7

( 1 ) Untuk mendaftarkan hak milik dan hak kebendaan lainnya atas kapalnya, pemilik mengajukan permohonan kepada Dinas dengan dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota. 4

Pasal 8

( 1 ) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pengukuran oleh Pengukur Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kapal yang telah dilakukan pengukuran dan memenuhi klasifikasi sebagai kapal kurang dari GT 7 didaftar dalam daftar kapal dinas dan diberikan nomor register.

Pasal 9

( 1 ) Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagal nomor tanda selar.

(2)Tanda selar sebagatmana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dipasang di Kapal dan mudah terlihat.

Pasal 10

( 1 ) Setiap peralihan hak milik atas Kapal yang telah didaftar wajib dilakukan batik nama.

(2)Untuk peralihan hak milik atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pemilik yang barn mengajukan permohonan batik nama paling lambat 3 (ttga) bulan sejak pengalihan hak milik kepada Dinas dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara batik nama dan persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 1 1 ( 1 ) Kapal dapat dihapus dari daftar Kapal Dinas.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan apabila:
1. a.ada permintan tertulis dari pemilik kapal dengan alasan: 1 . Kapal tidak dapat dipergunakan Iagi:
  1. 2.Kapal tenggelam dan/atau hilang;
  2. 3.Kapal dirampas oleh bajak laut dan/atau perompak; dan
  3. 4.Kapal ditutuh.
2. b.berdasarkan putusan pengadilan atas kepemilikan Kapal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Kapal yang telah dihapus dari daftar Kapal Dinas, atas permintaan pemilik dapat didaftarkan kernbali dengan mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran. 5

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…