DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk penempatan pada jabatan yang diperlukan. Untuk melaksanakan usaha peningkatan kompetensi Pencari Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan memberikan pelatihan kerja, dan pemagangan kepada Pencari Kerja yang terdaftar. Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 20094. tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 1): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG Menetapkan dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA. 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1 Daerah adalah Kota Bontang. 2 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang. 3 Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 4 Dihapus. 5 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. 6 Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan. 7 Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. 8 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9 Perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3 10 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 11 Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12 Kesempatan Kerja adalah kesempatan bagi pencari kerja untuk bekerja baik di dalam hubungan industrial maupun di luar hubungan industrial. 13 Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga Kerja. 14 Bursa Kerja Swasta adalah perusahaan swasta yang diberi tugas melaksanakan pelayanan penyediaan dan penggunaan tenaga kerja dan mendapatkan izin dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan. 15 Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya. 16 Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan. 17 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah dan lembaga swasta berbadan hukum yang melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dan memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 4 18 Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain:
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 19 Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri:
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, Cc. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar negeri. 20 Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk penempatan pada jabatan yang diperlukan. 21 Hasil Rekrutmen adalah sekumpulan pencari kerja yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan baru. 22 Seleksi adalah proses penentuan calon dari sekelompok pencari kerja dengan meneliti berkas para pencari kerja, melakukan wawancara, melakukan tes seleksi dari berbagai jenis tes yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan diisi. 23 Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Daerah. 5 24 Pasar Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk mempertemukan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan pengusaha/majikan yang membutuhkan tenaga kerja. 25 Antar Kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja. 26 Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. 27 Pemilihan Jabatan adalah kegiatan untuk memberikan bimbingan dan seleksi tenaga kerja guna membantu memilih jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta kemungkinan penempatannya. 28 Analisa Jabatan adalah suatu metode yang intensif, langsung dan sistematis untuk memperoleh fakta secara tepat dan terperinci mengenai pelaksanaan tugas tanggung jawab, kewajiban hubungan antara jabatan dan yang diperlukan untuk suatu tujuan tertentu. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Perangkat Daerah untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
(2)Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja datang langsung tanpa diwakilkan atau melalui sistem online dengan menunjukkan atau mengunggah:
1. a.asli kartu tanda penduduk Bontang,
2. b.fotokopi ijazah sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir, dan Cc. fotokopi sertifikat kompetensi kerja dan/atau pengalaman kerja bagi yang memiliki. 6
(3)Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas Antar kerja.
(4)Pengantar Kerja atau petugas Antar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II).

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pengesahan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh pejabat fungsional Pengantar Kerja.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki pejabat fungsional pengantar kerja dan/atau berhalangan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi ketenagakerjaan.
(3)Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
(4)Apabila belum mendapatkan pekerjaan Pencari Kerja harus melapor kepada Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
(5)Apabila telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal penempatan.

4.Pasal 6 dihapus.
5.Pasal 7 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan usaha peningkatan kompetensi Pencari Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan memberikan pelatihan kerja, dan pemagangan kepada Pencari Kerja yang terdaftar.
(2)Pemberian pelatihan kerja, dan pemagangan dilakukan oleh lembaga yang telah memperoleh izin dan terdaftar pada Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal pemberian pelatihan kerja, dan pemagangan dilakukan oleh Perusahaan, harus melalui dan mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, pendaftaran lembaga, mekanisme pelatihan kerja, dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:7.

Pasal 9

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2)Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk menggantikan TKA yang telah berakhir hubungan kerjanya.
(3)Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disebutkan secara jelas mengenai:
1. a.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan,
2. b.jenis pekerjaan dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian dan syarat lain yang dipandang perlu:
3. c.tempat atau wilayah dimana tenaga kerja tersebut direncanakan akan dipekerjakan. 8
(4)Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan diumumkan atau sebelum pemasangan iklan dimedia massa.
(5)Informasi lowongan pekerjaan dipublikasikan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja pada Perangkat Daerah.
(6)Dalam hal perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian tersebut.
(7)Untuk kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan akan ada, Pemberi Kerja wajib menyampaikan rencana pengisian lowongan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengisian lowongan dilaksanakan kepada Kepala Perangkat Daerah. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 15A

sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 15A

(1)Pemberi Kerja wajib melibatkan Perangkat Daerah dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
(2)Ketentuan mengenai keterlibatan Perangkat Daerah dalam proses Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam rangka Rekrutmen tenaga kerja untuk suatu pekerjaan, Pemberi Kerja wajib menyampaikan perencanaan seleksi, materi seleksi dan standar kelulusan seleksi kepada Perangkat Daerah untuk evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dilaksanakan seleksi. 9

10.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 17A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Dalam melaksanakan proses Rekrutmen dan seleksi, Pemberi Kerja wajib melakukan pengayaan atau penjelasan tentang materi tes paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan tes dilaksanakan.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pengayaan atau penjelasan tentang materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

11.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Calon tenaga kerja lokal diberikan penambahan nilai 5 (lima) poin terhadap nilai hasil seleksi akhir yang diperoleh.

12.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…