DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kelembagaan, Jenis, Subjek dan Objek Zakat, Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah, Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayahgunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL, NPWZ, Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WAL! KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kata Bontang.
2.Wali Kata adalah Wali Kata Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6.Badan Amil Zakat Kota Bontang yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di Daerah.
7.Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
8.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendayagunaan Zakat. pendistribusian dan
9.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum. 3 1 1 . Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
12.Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13.Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
14.Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan Qomariyah atau 1 (satu) tahun Qomariyah, saat perolehan penghasilan, waktu panen atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan Zakat.
15.Muzakki adalah orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16.Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat, Infak dan Sedekah.
17.Nomor Pokok Wajib Zakat yang selanjutnya disingkat NPWZ adalah nomor registrasi pembayaran Zakat pada BAZNAS Daerah yang merupakan kode khusus untuk mengidentifikasi database Muzakki.
18.Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat Infak, Sedekah dan DSKL berdasarkan asas:

a.syariat Islam;
b.amanah; 4
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.tranparansi;
g.akuntabilitas; dan
h.terintegrasi.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL;
b.menjalin koordinasi, konsultasi serta informasi antara BAZNAS Daerah, LAZ, dan UPZ; dan
c.meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)BAZNAS Daerah dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(2)BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah. 5 Paragraf2 Keanggotaan

Pasal 5

( 1) BAZNAS Daerah terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana.

(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
1. a.ulama;
2. b.tenaga profesional; dan
3. c.tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari aparatur sipil negara.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari aparatur sipil negara yang diperbantukan.

Pasal 6

(1)Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Daerah. 6
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
(4)Masa kerja Pimpinan BAZNAS Daerah dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Daerah harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berakhlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik;
h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Zakat; dan
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Anggota BAZNAS Daerah diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.habis masajabatan;
c.mengundurkan diri; 7
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL di Daerah.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…