DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Lembaga Adat, Pemberdayaan Lembaga Adat, Pembinaan Lembaga Adat, Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah, Hubungan dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga adat sebagai salah satu wadah bagi masyarakat dan memiliki potensi besar untuk melestarikan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu untuk diberdayakan;
c.bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf M Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah berwenang melakukan Pemberdayaan Lembaga Adat tingkat daerah serta pada huruf V Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Kebudayaan, melakukan SALINAN 2 pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat. 4
6.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan lembaga adat semakin kokoh dalam melestarikan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan Daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
7.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan nilai seni budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat Daerah agar tetap lestari.
8.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9.Kebudayaan Lokal adalah kebudayaan asli yang tumbuh, berkembang dan secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat dan menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya masyarakat di daerah lain.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan membina Lembaga Adat yang dapat menjamin pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah yang hidup dan berkembang sesuai dengan adat istiadat dan norma yang memiliki nilai positif dengan berdasarkan kebersamaan, toleransi dan paguyuban yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Lembaga Adat yang memiliki sasaran yang jelas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah; 5
b.memberikan penguatan terhadap Lembaga Adat agar mampu secara berkelanjutan melakukan upaya Pelestarian terhadap Kebudayaan Lokal Daerah dalam berbagai kegiatan; dan
c.menumbuhkan semangat dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

Pasal 4

Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah berasaskan:

a.Bhineka Tunggal Ika;
b.kelokalan;
c.manfaat;
d.keberlanjutan;
e.gotong royong;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.partisipatif; dan
i.toleransi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Lembaga Adat;
b.Pemberdayaan Lembaga Adat;
c.pembinaan Lembaga Adat;
d.pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
e.hubungan dan kerja sama;
f.peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
g.pemantauan dan evaluasi; dan 6
h.pembiayaan.

BAB II

LEMBAGA ADAT

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan Lembaga Adat.
(2)Pengakuan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga Adat yang telah mendapatkan penetapan dari Pemerintah Daerah.
(3)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sebagai lembaga kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan kebiasaan yang menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengakuan Lembaga Adat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Lembaga Adat berperan dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 8

(1)Wali Kota melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Adat.
(2)Pemberdayaan Lembaga Adat dilakukan secara efektif dan efisien terpadu dengan program Pemberdayaan masyarakat Daerah.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 7
1. a.identifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat; dan
2. b.penguatan dan pendayagunaan Lembaga Adat.
(4)Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 9

(1)Wali Kota melaksanakan pembinaan Lembaga Adat.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Lembaga Adat;
2. b.pembinaan sumber daya manusia; dan
3. c.penyediaan sarana dan prasarana.
(4)Pemberian pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
2. b.pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
3. c.pelindungan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Adat; 8
4. d.pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah; dan
5. e.pengalokasian anggaran untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
(5)Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
2. b.memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan study banding bagi Lembaga Adat pada daerah yang telah berhasil melaksanakan Pelestarian Kebudayaan daerahnya; dan
4. d.melakukan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan promosi terkait Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
(6)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Lembaga Adat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
(7)Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH

Pasal 10

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah. 9
(2)Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Lembaga Adat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…