DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perumahan dan Pemukiman; 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 6. Pembentukan Tim Verifikasi; 7. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 9. Pelaporan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembiayaan; 12. Larangan; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permukiman yang diselenggarakan oleh pengembang wajib menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkualitas sebagai satu kesatuan dari sistem perizinan perumahan dan permukiman;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Wali Kota

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
6.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
10.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
11.Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
12.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.akuntabilitas;
c.keterbukaan;
d.kepastian hukum;
e.keberpihakan; dan
f.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk:

a.tercapainya kepastian hukum status Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah adanya penyerahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
b.adanya jaminan keberlanjutan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.Perumahan tidak bersusun; dan
b.Rumah Susun.

Pasal 5

Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian- bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 7

(1)Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
(2)Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

(1)Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. d.tempat pembuangan sampah.
(2)Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas Sarana:
1. a.perniagaan/perbelanjaan;
2. b.pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.peribadatan;
6. f.rekreasi dan olahraga;
7. g.pemakaman;
8. h.pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.parkir.
(3)Utilitas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan telepon;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringan transportasi;
6. f.pemadam kebakaran; dan
7. g.sarana penerangan jasa umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 9

(1)Setiap Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.telah sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(4)Pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.rekomendasi pembekuan izin; dan
4. d.rekomendasi pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(3)pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa tanah siap bangun.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
(4)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…