DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 208

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nama dan Tempat KEMB Dudukan; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Jangka Waktu Berdiri; 6. Modal Dasar dan Penyertaan Modal; 7. Organ Perumda Air Minum Tirta Taman; 8. Kepegawaian; 9. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; 10. Perencanaan; 11. Operasional; 12. Pelaporan; 13. Penggunaan Laba; 14. Pembinaan dan Pengawasan; 15. Ketentuan Lain-lain; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Bontang.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taman adalah perusahaan umum Daerah air minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
8.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Timun Tirta Taman yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Taman dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Taman.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Taman serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taman.
16.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Taman melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
17.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEMB DUDUKAN

Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Taman merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Taman berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Taman dapat:
1. a.membuka kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda Air Minum Tirta Taman dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari KPM.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Taman dimaksudkan untuk menyediakan air minum yang sehat, bersih dan layak dikonsumsi bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Taman bertujuan untuk:

a.pembangunan Daerah;
b.pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
c.memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Taman membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
1. a.penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat standar kesehatan; dan
2. b.usaha lainnya di bidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Air Minum Tirta Taman mengupayakan pencapaian pelayanan 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk, yang meliputi pelayanan perpipaan dan nonperpipaan.
(3)Upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Taman untuk mencapai pelayanan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.optimalisasi instalasi;
2. b.optimalisasi air baku;
3. c.pembangunan instalasi pengolahan air baru; dan
4. d.perluasan jaringan.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Minum Tirta Taman dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(5)Ketentuan mengenai penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(6)Dalam hal besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 10% (sepuluh persen), harus berdasarkan kajian.
(7)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Taman kepada Sekretaris Daerah.
(8)Sekretaris Daerah menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
(9)Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), besaran penyesuaian tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Taman didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Sumber dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp233.304.612.476,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
(4)Pemenuhan Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Taman.
(2)Penambahan modal dilakukan untuk:
1. a.mengembangkan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taman.

BAB VII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Taman.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Sturuktur organisasi di bawah Direksi dibentuk sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks208PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019