DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pekerja Alih Daya yang selanjutnya disebut Pekerja adalah pekerja/buruh yang terikat perjanjian kerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan/atau perusahaan pemborongan pekerjaan, yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian penyerahan pekerjaan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan/atau perusahaan pemborongan pekerjaan. Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya bertujuan untuk: a. menjamin kelangsungan hubungan kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan; dan b. menjamin terlaksananya perlindungan hak Pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 20134. tentang Perlindungan Hak Pekerja Ahli Daya (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 9): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG Menetapkan dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ALIH DAYA.IA 2

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1 Pekerja Alih Daya yang selanjutnya disebut Pekerja adalah pekerja/buruh yang terikat perjanjian kerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan/atau perusahaan pemborongan pekerjaan, yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian penyerahan pekerjaan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan/atau perusahaan pemborongan pekerjaan. 2 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 3 Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan Pemberi Kerja dan/atau menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan Pemberi Kerja. 4 Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan Pemberi Kerja. 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya bertujuan untuk:

a.menjamin kelangsungan hubungan kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan: dan
b.menjamin terlaksananya perlindungan hak Pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan yang menerima pekerjaan dari Pemberi Kerja wajib mempekerjakan Pekerja sebelumnya dalam hal pekerjaan yang sama dan sifatnya terus-menerus.
(2)Kewajiban mempekerjakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal:
1. a.Pekerja telah memasuki batas usia paling tinggi yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja:
2. b.Pekerja memiliki penyakit yang dapat menghalangi aktifitas pekerjaannya, berdasarkan surat keterangan dokter:
3. c.Pekerja melanggar peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, dan
4. d.volume pekerjaan dari Pemberi Kerja berkurang.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 7

(1)Dalam hal Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan tidak menggunakan Pekerja sebelumnya, maka sifat hubungan kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan Pekerja wajib mendapat pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan memperhitungkan seluruh masa kerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan wajib menuangkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima pemborongan antara Pemberi Kerja dengan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau perusahaan pemborongan pekerjaan.
(3)Dalam hal kewajiban tidak dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pemberi Kerja.

5.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan pekerjaan yang berasal dari luar Kota Bontang wajib menyerahkan jaminan pada saat melakukan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan atau perjanjian pemborongan pekerjaan. 5
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi hak pekerja/buruh.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

6.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: v BAB IVA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12A

(1)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan/atau Perusahaan Penerima Pemborongan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis,
2. b.penghentian pelayanan ketenagakerjaan:
3. c.penghentian sementara atau seluruh alat produksi dan/atau pekerjaan dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. d.pembekuan izin usaha, dan/atau
5. e.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2018 WALI KOTA BONTANG, Pn NENI MOERNIAENI | Diundangkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS D KOTA BONTANG, S AMIR LEMBARAN DAERAH KOYA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (113/11/2018) 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…