DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan ruang lingkup meliputi: a. jenis sampah; b. tugas dan wewenang; c. hak dan kewajiban; d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; e. perizinan; f. Kompensasi; g. penerapan teknologi; h. sistem informasi; i. insentif dan disinsentif; j. peran serta masyarakat; k. larangan; l. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; m. kerja sama dan kemitraan; n. pembinaan dan pengawasan; dan o. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
7.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 4 dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
10.Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
11.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
15.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan Daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah. 5
17.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
18.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
20.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
21.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.tanggung jawab;
c.manfaat;
d.kesadaran;
e.kebersamaan;
f.keamanan;
g.berkelanjutan;
h.keselamatan; dan
i.nilai ekonomi. 6

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan; dan
c.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Sampah;
b.tugas dan wewenang;
c.hak dan kewajiban;
d.penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
e.perizinan;
f.Kompensasi;
g.penerapan teknologi;
h.sistem informasi;
i.insentif dan disinsentif;
j.peran serta masyarakat;
k.larangan;
l.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
m.kerja sama dan kemitraan;
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.pembiayaan. 7

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 5

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.Sampah rumah tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah yang Mengandung B3;
2. b.Sampah yang Mengandung Limbah B3;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 6

(1)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan Sampah yang berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.kawasan komersial; 8
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasan khusus;
5. e.kawasan permukiman;
6. f.fasilitas sosial;
7. g.fasilitas umum; dan
8. h.fasilitas lainnya.
(2)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 7

(1)Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan Sampah yang berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasan khusus;
5. e.kawasan permukiman;
6. f.fasilitas sosial; 9
7. g.fasilitas umum; dan
8. h.fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
3. c.B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:

a.bongkaran bangunan gedung;
b.bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
c.bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
d.bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 9

Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f meliputi:

a.Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
b.Sampah berukuran besar; dan
c.Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan. 10

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang terdiri atas:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
g.melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 11

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 11
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.memberikan izin Pengelolaan Sampah pada setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah;
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan.
(2)Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…