DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.379.581.074.122,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.845.288.166,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.497.854.568,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.075.813.311,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.581.043.955,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.124.425.955.595,00 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima piluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.752.568.485.595,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.857.470.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.155.118.527,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.684.139.648,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp8.470.978.879,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.840.317.411.456,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.875.645.227.283,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp777.282.110.479,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.681.967.507,00 (satu triliun sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.681.149.297,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp958.172.184.173,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp37.482.902.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.873.267.822,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp263.057.796.196,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp493.182.459.698,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.019.236.985,00 (tiga miliar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.556.521.472,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…