DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang: Ketentuan Umum; Perpanjangan IMTA; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Pelaporan; Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang SALINAN 2 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
8.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
9.Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah salah satu jenis kartu izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.
13.Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 5 retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

(1)Setiap pemberi kerja TKA di Daerah yang akan memperpanjang IMTA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
(2)Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
(4)Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Perpanjangan IMTA dan melampirkan:
1. a.alasan Perpanjangan IMTA;
2. b.foto copy IMTA yang masih berlaku;
3. c.bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Wali Kota;
4. d.foto copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku;
5. e.foto copy paspor TKA yang masih berlaku;
6. f.pas photo berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. g.foto copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
8. h.foto copy bukti gaji/upah TKA; 6
9. i.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
10. j.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemberi kerja TKA;
11. k.foto copy bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
12. l.foto copy bukti kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
13. m.foto copy surat penunjukan TKI pendamping;
14. n.laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
15. o.rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, maka Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan menerbitkan Perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.

Pasal 3

(1)IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

Pasal 4

(1)Pemberi kerja TKA yang telah memperoleh Perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA yang bersangkutan dengan RPTKA. 7
(2)Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dapat melakukan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 6

(1)Objek retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditugaskan.
(2)Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 7

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. 8

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…