DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan perubahan pada Ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar: a. Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan;dan b. Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak pribadi. (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 1 Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 3. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 1), 5. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 13),
b.Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.jual beli adalah harga transaksi,
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar,
3. c.hibah adalah nilai pasar,
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar, 3 waris adalah nilai pasar,e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah£ nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yangh. mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar,k. peleburan usaha adalah nilai pasar,1 . pemekaran usaha adalah nilai pasar,m. hadiah adalah nilai pasar, dan/ataun. . penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (4 Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar:
1. a.Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan: dan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak pribadi. b. 4
(5)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 11 September 2019 WALI KOTA BONTANG, NENI MOKRNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 11 Septefnber 2019 Plt. SEKRETARIS/DAERAH KOTA BONTANG, yA LEMBARAN DAERAH KOTA BGNTANG TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (78/12/2019) 5

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…