DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025. Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu Wisata kemaritiman berkebudayaan industri, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: a. Destinasi Pariwisata Daerah; b. Pemasaran Pariwisata Daerah; c. Industri Pariwisata Daerah; dan d. Kelembagaan Kepariwisataan Daerah. Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA. Dimana RIPPARDA itu meliputi : a. visi; b. misi c. tujuan; d. sasaran; dan e. arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025; Menimbang WALi KOTA BONTANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA BONTANG PROVINS! KALIMANTANTIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAANDAERAH TAHUN 2021-2025 2

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH TAHUN 2021- 2025. MEMUTUSKAN: WALiKOTABONTANG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABONTANG Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3 terwujudnya kepariwisataan. masyarakat yang pariwisata, aksesibilitas, serta saling terkait dan melengkapi fasilitas
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDAadalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025.
3.Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisi pasi;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas:

11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan peru bah.an ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. 6

c.Industri Pariwisata yang berdaya samg, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d.Kelembagaan Kepariwisataan yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata berbasis maritim yang mampu mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
b.Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
a.Destinasi Pariwisata berbasis maritim yang memiliki keaslian, keunikan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi pengembangan:

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu Wisata kemaritiman berkebudayaan industri, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. 5

e.arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
d.sasaran; dan
c.tujuan;
b.misi;
a.visi;

(3)RIPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. d.Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
1. c.Industri Pariwisata Daerah; dan
2. b.Pemasaran Pariwisata Daerah;
3. a.Destinasi Pariwisata Daerah;

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. b.mengintegrasikan aspek Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan;dan
2. a.sebagai pedoman dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah;

BAB II

PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH danmasyarakatc. meningkatkan perekonomian pendapatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

j.kesetaraan; dan
k.kesatuan. 7
c.terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha Pariwisata dengan didukung oleh sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas; dan
d.terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien.
b.meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara ke Daerah melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/ branding Daerah;
a.terwujudnya Destinasi Pariwisata berbasis maritim yang memiliki keaslian, keindahan, kelangkaan, keutuhan Daya Tarik Wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;

Pasal 8

( 1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:

d.mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan sistem tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien.
c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan
b.meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara; 8

(4)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 2 (tahap) sebagai berikut:
(3)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
1. f.mendorong kemitraan sektor pu blik dan privat.
2. e.secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
3. d.tata kelola yang baik; pelestariansertakemiskinan,pengurangan lingkungan;
4. c.berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan
5. b.berlandaskan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
6. a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
(2)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:
1. c.rencana tata ruang Daerah.
2. b.kebijakan Pembangunan Daerah; dan
3. a.kebijakan Pembangunan Kepariwisataan nasional;

Pasal 9

(1)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e berpedoman pada:
(2)Target peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 pengembangan Pariwisata Daerah, antar kawasan strategis Pariwisata Daerah, dan antara kawasan pengembangan Pariwisata Daerah dan kawasan strategis Pariwisata Daerah; kawasanan tarketerkaitana. Pembangunan

Pasal 13

Strategi untuk kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

c.pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah.
b.penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
a.perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;

Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…