Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH TAHUN 2021- 2025. MEMUTUSKAN: WALiKOTABONTANG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABONTANG Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3 terwujudnya kepariwisataan. masyarakat yang pariwisata, aksesibilitas, serta saling terkait dan melengkapi fasilitas
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDAadalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025.
3.Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4
a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisi pasi;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;