DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. RPIK; 3. Industri Unggulan Daerah; 4. Strategi dan Programan Unggulan RPIK; 5. Sistematik RPIK; 6. Jangka Waktu; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 9. Pelaporan; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BONTANG TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Industri yang terencana, terarah, terukur, dan sistematis termasuk bagi pelaku usaha baik perorangan atau korporasi; dan
b.pedoman bagi masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan Industri dan Industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan dalam pembangunan Industri Daerah;
b.memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi;
c.pembangunan Industri dengan mengedepankan keunggulan dan kekhasan Daerah dengan mengedepankan potensi pertumbuhan Industri unggulan pada kemaritiman;
d.menciptakan lapangan kerja;
e.meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan nilai tambah Industri dan kontribusi produk domestik regional bruto Daerah; dan
g.pembangunan Industri terarah dan terencana dengan tetap memperhatikan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan kesesuaian dengan kawasan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

RPIK

Pasal 4

(1)RPIK tertuang dalam:
1. a.rencana strategis Perangkat Daerah terkait; dan
2. b.rencana kerja pembangunan Daerah.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
2. b.rencana pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur;
3. c.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
6. f.rencana detail tata ruang Daerah.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah meliputi:

a.Industri pangan;
b.Industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara;
c.Industri alat transportasi;
d.Industri tekstil kulit alas kaki dan aneka; dan
e.Industri hulu agro.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM UNGGULAN RPIK

Pasal 6

Strategi pembangunan Industri Daerah meliputi:

a.pembangunan Industri dengan terpenuhinya sumber daya Industri melalui ketersediaan dan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;
b.terpenuhinya pembangunan sarana dan prasana Industri;
c.terpenuhinya kerja sama dengan pihak lain dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Industri;
d.pengembangan dan pemberdayaan Industri yang berbasis pada Industri mikro, kecil, dan menengah; dan
e.terpenuhinya perizinan dan pendapatan asli Daerah sebagai penunjang dalam pembangunan Industri.

Pasal 7

Program unggulan RPIK meliputi:

a.pengembangan Industri dengan berbasis pada pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
b.pengembangan Industri unggulan Daerah dengan mengedepankan pada Industri kemaritiman sesuai dengan karakteristik Daerah dan sosial masyarakat;
c.pengembangan sumber daya Industri Daerah;
d.pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah; dan
e.pengembangan peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha Industri terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB V

SISTEMATIKA RPIK

Pasal 8

(1)Sistematika RPIK, terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Uraian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RPIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…