DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda Kota Bontang No. 9 Tahun 2011 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 3, angka 5, dan angka 47; Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 huruf j; Pasal 13; Pasal 14 ayat (20); Pasal 27; serta Pasal 37. Sementara beberapa ketentuan dalam Perda Kota Bontang No. 9 Tahun 2011 yang dihapus adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23; Pasal 2 ayat (3); Pasal 3 huruf c; Pasal 6; Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6); Pasal 16 ayat (4); Pasal 20; serta Pasal 30.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan peraturaan perundang-undangan yang mengamanahkan penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu menghapus Retribusi dimaksud; SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 3, angka 5, angka 47 diubah dan angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 4 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bontang.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 5
13.Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15.Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat palayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
16.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
18.Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi:

a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
1. 19.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis. 6
2. 20.Dihapus.
3. 21.Dihapus.
4. 22.Dihapus.
5. 23.Dihapus.
6. 24.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 25.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. 26.Retribusi Pelayanan Pasar selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.
9. 27.Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
10. 28.Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
11. 29.Los adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
12. 30.Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
13. 31.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. 32.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan 7 menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. 33.Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
16. 34.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. 35.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. 36.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. 37.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. 38.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. 39.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
22. 1.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
23. 2.Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
24. 3.Alat Berat antara lain Buldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklif, loader, excavator, crane; dan
25. 4.Kendaraan khusus penyandang cacat.
26. 40.Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu 8 sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
27. 41.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
28. 42.Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
29. 43.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
30. 44.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelematan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
31. 45.Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk memadamkan kebakaran.
32. 46.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
33. 47.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya pengendalian menara telekomunikasi.
34. 48.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 9
35. 49.Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. 50.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. 51.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. 52.Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. 53.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40. 54.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. 55.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpuan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10
42. 56.Insentif pemungutan selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
43. 57.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
44. 2.Ketentuan ayat (3) dihapus dan ayat 10 Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dihapus.
(4)Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah.
(5)Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(6)Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(7)Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
(8)Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus 11 dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
(9)Dengan nama Retribusi Pelayanana Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan huruf c dihapus dan huruf j Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Dihapus;
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
i.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
2. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 12

Pasal 13

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah berdasarkan biaya pengendalian menara telekomunikasi.

6.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dihapus dan ayat (20) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
(4)Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalam Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(8)Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 13 Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum.
(9)Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(10)Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
(11)Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(12)Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
(13)Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
(14)Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
(15)Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitasi pelayanan penyediaan 14 dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
(16)Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
(17)Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orangt pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
(18)Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(19)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(20)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 15 operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

10.Ketentuan Pasal 30 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan; dan 16
4. d.alat tulis kantor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar harga satuan komponen biaya perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 29 Desember 2017 WALI KOTA BONTANG, ttd NENI MOERNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 29 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, ttd ARTAHNAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (13/137/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum SETDA Bontang H.Hariyadi, SH, MM Pembina TK I/ IV.b NIP. 19621010 198903 1027

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…