DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan SALINAN Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp3.022.311.609.235,00 (tiga triliun dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah : Rp2.756.151.781.025,00;
2. b.Belanja Daerah : Rp3.022.311.609.235,00; dan
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.penerimaan : Rp 266.159.828.210,00;
  2. 2.pengeluaran : Rp 0,00; dan
  3. 3.Pembiayaan netto : Rp 266.159.828.210,00, sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.756.151.781.025,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.140.309.374,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.009.159.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.336.794.194,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.678.822.425,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.115.533.755,00 (tujuh belas miliar seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.269.994.195,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.890.559.448.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.710.546.195,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.741.477.456,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.022.311.609.235,00 (tiga triliun dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.533.071.234,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.792.737.789,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.087.489.904.710,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.238.253.469,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp5.012.175.266,00 (lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp978.278.538.001,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp6.652.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.728.763.448,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.120.489.298,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.638.342.519,00 (enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.734.857.189,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.404.085.547,00 (dua miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…