DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang TA 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 November 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1 Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.l.674.166.483.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00 Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00 (-) Rp 150.000.000.000,00 Rp l.524.166.483.380,00 Rp l.674.166.483.380,00 -------(-) Rp (150.000.000.000,00)

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah 3 Rp 184.961.313.500,00 Rp l.010.552.136.880,00 yang sah Rp 328.653.033.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atasjenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp 112.418.884.368,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 4.089.250.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5.098.465.632,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 63.354.713.500,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2. b.Dana Alokasi Umum
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp 684.193.852.880,00 Rp 257.115.540.000,00 Rp 69.242.744.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atasjenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp 15.623.000.000,00
2. b.Dana Darurat Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
6. f.Penerimaan Lain-Lain Rp 189.513.307.000,00 Rp 78.016.726.000,00 Rp 45.000.000.000,00 Rp 500.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung
2. b.Belanja Langsung Rp 558.985.796.880,00 Rp l.115.180.686.500,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Subsidi 4 Rp Rp 0,00 0,00 Rp 499.453.867.338,00
4. d.Belanja Hibah
5. e.Belanja Bantuan Sosial
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp Rp Rp 0,00 6.120.000.000,00 2.000.000.000,00 Rp 49.835.848.000,00 Rp 1.576.081.542,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal Rp 38.768.151.850,00 Rp 684.512.264.522,00 Rp 391.900.270.128,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 150.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian 0,00 0,00 Pinjaman
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp Rp 0,00 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) 0,00Rp Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pokok Utang 5 Rp Rp 0,00 0,00

Pasal 5

(1)Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidal<: dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia. 6

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
5.Lampiran V Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
6.Lampiran VI Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
10.Lampiran X Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Pengurangan Aset Lainnya; dan Lampiran XII Lampiran XIII 1 1 . Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 12. 13. Daerah. 7

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Daerah ini dengan penempatannyapengundangan Peraturan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 23 Desember 2019 WALI KOTA BONTANG, I NENI MO RNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, AJI ERLYNAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 14 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINS! KALIMANTAN TIMUR: (97 / 14/2019) 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 November 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1 Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.l.674.166.483.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00 Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00 (-) Rp 150.000.000.000,00 Rp l.524.166.483.380,00 Rp l.674.166.483.380,00 -------(-) Rp (150.000.000.000,00)

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah 3 Rp 184.961.313.500,00 Rp l.010.552.136.880,00 yang sah Rp 328.653.033.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atasjenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp 112.418.884.368,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 4.089.250.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5.098.465.632,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 63.354.713.500,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2. b.Dana Alokasi Umum
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp 684.193.852.880,00 Rp 257.115.540.000,00 Rp 69.242.744.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atasjenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp 15.623.000.000,00
2. b.Dana Darurat Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
6. f.Penerimaan Lain-Lain Rp 189.513.307.000,00 Rp 78.016.726.000,00 Rp 45.000.000.000,00 Rp 500.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung
2. b.Belanja Langsung Rp 558.985.796.880,00 Rp l.115.180.686.500,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Subsidi 4 Rp Rp 0,00 0,00 Rp 499.453.867.338,00
4. d.Belanja Hibah
5. e.Belanja Bantuan Sosial
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp Rp Rp 0,00 6.120.000.000,00 2.000.000.000,00 Rp 49.835.848.000,00 Rp 1.576.081.542,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal Rp 38.768.151.850,00 Rp 684.512.264.522,00 Rp 391.900.270.128,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 150.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian 0,00 0,00 Pinjaman
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp Rp 0,00 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) 0,00Rp Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pokok Utang 5 Rp Rp 0,00 0,00

Pasal 5

(1)Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidal<: dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia. 6

Pasal 6

1.Lampiran I
2.Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
5.Lampiran V Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
6.Lampiran VI Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
10.Lampiran X Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Pengurangan Aset Lainnya; dan Lampiran XII Lampiran XIII 1 1 . Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 12. 13. Daerah. 7

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.