DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kerangka RPJPD; 3. RPJPD Sebagai Dasar Pembangunan Daerah; 4. RPJPD Sebagai Pedoman Pembangunan Daerah; 5. Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan visi Indonesia Emas 2045;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahu 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025- 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II

KERANGKA RPJPD

Pasal 2

(1)Rencana pembangunan Daerah dituangkan dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; dan
3. c.RKPD.
(2)Rencana pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
1. a.Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD.
(2)Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 4

(1)RPJPD terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Visi RPJPD adalah “Bontang Sentosa 2045; Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
(2)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran Visi yang terdiri atas:
1. a.peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
2. b.pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. c.peningkatan daya saing dan inovasi Daerah;
4. d.peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. e.penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission.
(3)Misi RPJPD adalah:
1. a.transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. b.mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inklusif;
3. c.mewujudkan transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia;
4. d.mewujudkan keamanan Daerah dan stabilitas ekonomi yang tangguh;
5. e.mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal;
6. f.mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. g.mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. h.mewujudkan kesinambungan pembangunan.
(4)Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB III

RPJPD SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
1. a.RPJMD I Tahun 2025-2029;
2. b.RPJMD II Tahun 2030-2034;
3. c.RPJMD III Tahun 2035-2039; dan
4. d.RPJMD IV Tahun 2040-2044.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(5)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(6)Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
(7)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai penjabaran dari RPJMD serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(8)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(9)Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan RPJPD, Wali Kota terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada Tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

BAB IV

RPJPD SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNGAN DAERAH

Pasal 8

(1)RPJPD menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
(2)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3)RPJPD menjadi pedoman pelaksaanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikutnya dengan berdasarkan pada RPJPD.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJPD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…