DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengendalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerab. yang telah dilakukan kepada Perusab.aan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintab. Daerah tahun 2012, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintab. Kota Bontang kepada Perusab.aan Daerab. Aneka U sab.a dan J asa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tab.un 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubab. dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab.un 2000 Nomor 74, Tambab.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); L.i
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL BONTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA .

BAB I

PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

(1)Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha clan Jasa, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha clan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal uang clan barang.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan penyertaan modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 68.973.457.000,- (enam puluh delapan milyar 2 ' -, sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: No. Tahun Anzzaran Nilai Penyertaan

1.APBD TA 2001 Rn. 22.500.0Q)O.OOO,-
2.APBD TA 2002 Rn. 19.600.0(j)O.OOO,-
3.APBD TA 2003 Rn. 3.500.0Q)O.OOO,-
4.APBD TA 2004 Rn. 1. 900.6$1.000,-
5.APBD TA 2005 Rn. 2.000.0(j)O.OOO,-
6.APBD TA 2006 Ro. 5.872. 7$6.000,-
7.APBD TA 2007 Rn. 7.600.0(!)0.000,-
8.APBD TA 2008 Rn. 6.000.0Q)0.000,- Jumlah Rn. 68.973.4,57.000,-

(2)Penggunaan modal yang telah disertaka 11 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penerima Penyertaan Mo al.

Pasal 3

Penyertaan modal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah bangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang bersumber ari APBD Tahun Anggaran 2006 dengan nilai sebesar Rpl. 2.651.500.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah ke ada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebag 1 imana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ket ntuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Aneka Usaha .an menyampaikan laporan keuangan tah nan diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota. 3 Jasa wajib yang telah \...)

Pasal 6

(1)Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa setiap tahun.
(2)Walikota dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh W alikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Ditetapkan di Bontang pada tanggal 18 Juni 2014 WALIKOTA BONTANG, c < �1--1 ADIDARMA Lj Diundangkan di Bontang pada tanggal 18 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG ASMUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 2 4

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerab. yang telah dilakukan kepada Perusab.aan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintab. Daerah tahun 2012, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintab. Kota Bontang kepada Perusab.aan Daerab. Aneka U sab.a dan J asa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tab.un 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubab. dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab.un 2000 Nomor 74, Tambab.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); L.i
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL BONTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA .

BAB I

PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

(1)Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha clan Jasa, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha clan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal uang clan barang.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan penyertaan modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 68.973.457.000,- (enam puluh delapan milyar 2 ' -, sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: No. Tahun Anzzaran Nilai Penyertaan

1.APBD TA 2001 Rn. 22.500.0Q)O.OOO,-
2.APBD TA 2002 Rn. 19.600.0(j)O.OOO,-
3.APBD TA 2003 Rn. 3.500.0Q)O.OOO,-
4.APBD TA 2004 Rn. 1. 900.6$1.000,-
5.APBD TA 2005 Rn. 2.000.0(j)O.OOO,-
6.APBD TA 2006 Ro. 5.872. 7$6.000,-
7.APBD TA 2007 Rn. 7.600.0(!)0.000,-
8.APBD TA 2008 Rn. 6.000.0Q)0.000,- Jumlah Rn. 68.973.4,57.000,-

(2)Penggunaan modal yang telah disertaka 11 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penerima Penyertaan Mo al.

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah ke ada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebag 1 imana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ket ntuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Aneka Usaha .an menyampaikan laporan keuangan tah nan diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota. 3 Jasa wajib yang telah \...)

Pasal 6

(1)Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa setiap tahun.
(2)Walikota dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh W alikota.