DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penambahan Besaran Penyertaan Modal; 3. Penambahan Penyertaan Modal; 4. Pertanggungjawaban; 5. Pembagian Dividen; 6. Pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PT. BPD Kaltim Kaltara adalah badan usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang bergerak dibidang keuangan.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

BAB II

PENAMBAHAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Rencana penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
(2)Rencana penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); 4
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Kaltim Kaltara dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

PT. BPD Kaltim Kaltara setiap tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penyertaan Modal kepada Wali Kota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, PT. BPD Kaltim Kaltara:

a.meningkatkan penyaluran kredit produktif, diutamakan kepada usaha mikro di Daerah dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; 5
b.meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan usaha mikro di Daerah sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
c.meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha kecil dan menengah di Daerah dan mendorong pelaku usaha lainnya.

BAB V

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 6

(1)Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. BPD Kaltim Kaltara menjadi hak Pemerintah Daerah.
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 6 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG KEPALA BAGIAN HUKUM, Muhammad Syaifullah, SH, M.Si NIP. 197404112000031001

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 19 September 2022 WALI KOTA BONTANG, ttd BASRI RASE Diundangkan di Bontang pada tanggal 19 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, ttd AJI ERLYNAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.74/I/40/2/2022) 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA I. UMUM Investasi jangka panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya Daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Manfaat ekonomi dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diarahkan untuk memupuk keuntungan (profit oriented), sementara manfaat sosial dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal diarahkan untuk memperkuat PT. BPD Kaltim Kaltara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (social oriented). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kaltim Kaltara bertujuan mendapatkan manfaat ekonomi, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang. Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Kaltim Kaltara sejak Tahun 2001 dan bermaksud melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Kaltim Kaltara yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran dengan jumlah nilai sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Adapun penambahan Penyertaan Modal tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…