DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Pelaksana, Susunan Organisasi, Bagan Susunan Organisasi.

Isi peraturan

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
b.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
c.Dinas Peke{aan Umurn;
d.Dinas Tata Ruang Kot.r;
e.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
f.Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
g.Dinas Sosial dan Tenaga Ke{a;
h.Dinas Pendidikan;
i.Dinas Kesehatan;
j.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformaUka;
k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
m.Dinas Pemuda dan Olahraga.
1. 2.Ketentuan Judul bagian kelima Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 3.Ketentuan Pasal 2O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan' yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 3

4.Ketentuan Pasal 2l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2l Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksalakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan. Ketentuan huruf c Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebij akan teknis Kebersihan;
b.Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis Pertamanan;
c.Dihapus
d.Penyelenggaraa.n unsur kesekretariatan; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan ayat (I) hur-uf c angka I diubah, huruf e dihapus, dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(l) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris, membawahkan :

l.Sub Bagian Umum; dan
1. 2.Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan. Bidang Kebersihan, membawahkan:
2. 1.Seksi Kebersihan; dan 5. a. b.
3. 2.Seksi Pengangkutan dan Pernanfaatan Sampah.
d.Bidang Pertamanan, membawahkan: L Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
1. 2.Seksi Penerangan Jalan.
e.Dihapus
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan ayat (l) huruf e ditambah I angka yatni angka 3 dan ayat (21 pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(l) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris, membawahkan:
l.Sub Bagian Umum; dan
1. 2.Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c.Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
l.Seksi Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian; dan
1. 2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
d.Bidang Perhubungan Laut, membawahkan: I. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
1. 2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
e.Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 5
l.Seksi Kebandarudaraan. Sarana Komunikasi dan Informatika;
1. 2.Seksi Pos dan Telekomunikasi: dart
2. 3.Seksi Pengelolaan Data Elelrtronik.
f.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Ditetapkan di Bontang pada tanggal 5 Febr-uari 2Ol5 1VALIKOTA BONTANG, Va/< / ADI DARMA Diundangkan di Bontang pada tanggal 5 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG I},HUN 2OT5 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : iL2t2014\ o a I 2 I B E E <l EI EI <xl :r El EOI Ft &l n2l 3;l EEI 331 azl <tl gel <El E3l Ef;I HEI rfl Ur Ll gl al F. E E v 2 o z = E z z D EI e tt z d EI X I s P> q< EN 60 J!' 2.2 -{ ! rE H'ooo L.ro.'g F c gti ;:!x 98"0,fi
1. o.tf) llJ d) '6.6!r; S:r:t i U a f z I fl E x ael Fl zl Edl 8ll .{ El ?Hl azl tf;l fial iHl YCI xgl del pEl EEI a 2 2 c E I 2 { 2 { o o A E o ? E e X I ! dz ({ EA o.D :9 gz ! .9 ?Rig r! -.dFr : I tu aorod) d6 -El 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
b.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
c.Dinas Peke{aan Umurn;
d.Dinas Tata Ruang Kot.r;
e.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
f.Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
g.Dinas Sosial dan Tenaga Ke{a;
h.Dinas Pendidikan;
i.Dinas Kesehatan;
j.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformaUka;
k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
m.Dinas Pemuda dan Olahraga.
1. 2.Ketentuan Judul bagian kelima Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 3.Ketentuan Pasal 2O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

4.Ketentuan Pasal 2l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2l Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksalakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan. Ketentuan huruf c Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebij akan teknis Kebersihan;
b.Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis Pertamanan;
c.Dihapus
d.Penyelenggaraa.n unsur kesekretariatan; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan ayat (I) hur-uf c angka I diubah, huruf e dihapus, dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(l) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris, membawahkan :

l.Sub Bagian Umum; dan
1. 2.Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan. Bidang Kebersihan, membawahkan:
2. 1.Seksi Kebersihan; dan 5. a. b.
3. 2.Seksi Pengangkutan dan Pernanfaatan Sampah.
d.Bidang Pertamanan, membawahkan: L Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
1. 2.Seksi Penerangan Jalan.
e.Dihapus
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan ayat (l) huruf e ditambah I angka yatni angka 3 dan ayat (21 pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(l) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris, membawahkan:
l.Sub Bagian Umum; dan
1. 2.Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c.Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
l.Seksi Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian; dan
1. 2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
d.Bidang Perhubungan Laut, membawahkan: I. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
1. 2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
e.Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 5
l.Seksi Kebandarudaraan. Sarana Komunikasi dan Informatika;
1. 2.Seksi Pos dan Telekomunikasi: dart
2. 3.Seksi Pengelolaan Data Elelrtronik.
f.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Ditetapkan di Bontang pada tanggal 5 Febr-uari 2Ol5 1VALIKOTA BONTANG, Va/< / ADI DARMA Diundangkan di Bontang pada tanggal 5 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG I},HUN 2OT5 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : iL2t2014\ o a I 2 I B E E <l EI EI <xl :r El EOI Ft &l n2l 3;l EEI 331 azl <tl gel <El E3l Ef;I HEI rfl Ur Ll gl al F. E E v 2 o z = E z z D EI e tt z d EI X I s P> q< EN 60 J!' 2.2 -{ ! rE H'ooo L.ro.'g F c gti ;:!x 98"0,fi
1. o.tf) llJ d) '6.6!r; S:r:t i U a f z I fl E x ael Fl zl Edl 8ll .{ El ?Hl azl tf;l fial iHl YCI xgl del pEl EEI a 2 2 c E I 2 { 2 { o o A E o ? E e X I ! dz ({ EA o.D :9 gz ! .9 ?Rig r! -.dFr : I tu aorod) d6 -El 6