DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 64, 65, 67 Dihapus, dan Ketentuan BAB IX Ketentuan Pidana Dihapus dan Diganti.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu merubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 1 telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Administrasi Kependudukan (Lembaran 2006 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang 2 Tahun 2012 Nomor 3) di ubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 15 diubah dan diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan satu angka yakni angka 19a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Daerah adalah Kata Bontang.
(2)Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(3)Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(5)Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kata Bontang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
(6)Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
(7)Dokumen Kependudukan adalah dokumen resrm yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(8)Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(9)Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
(10)Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. ( 1 1 ) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan 3 Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
(12)Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
(13)Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
(14)Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
(15)Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(16)Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
(17)Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : Kelahiran , lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
(18)Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ( 19) Ijin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 (19a) Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Kelurahan.
(20)Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
(21)Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(22)Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
(23)Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan KITAS.
(24)Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

2.Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi: 5
1. a.Koordinasi Kependudukan; penyelenggaraan Administrasi
2. b.Pembentukan instansi pelaksana berupa dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;
4. d.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. e.Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
6. f.Penyajian Data Kependudukan berskala Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
7. g.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

3.Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a.Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Pen ting;
b.Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 6
e.Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f.Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Petugas registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Pertugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian dan persyaratan petugas registrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

( 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran.
(3)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal
(1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(4)Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana setelah kembali ke Bontang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang 7 bersangkutan kembali ke Indonesia.
(5)Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
(6)Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana Kata Bontang melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang 8 tuanya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
(3)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

8.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan satu ayat yakni ayat la sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)(la) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran.

9.Ketentuan ayat (2) ditambah 4 huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee dan ditambah 1 ayat baru yakni ayat (5) Pasal 46 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
(2)Data perseorangan meliputi :
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap; 9
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.Tanggal /Bulan/ Tah un lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan; !. status perkawinan; J· status hubungan dalam keluarga;
9. k.cacat fisik dan/ atau mental; I. pendidikan terakhir;
10. m.jenis pekerjaan;
11. n.NIK ibu kandung;
12. o.nama ibu kandung;
13. p.NIK ayah;
14. q.nama ayah kandung;
15. r.alamat sebelumnya;
16. s.alamat sekarang;
17. t.kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
18. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
19. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
20. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
21. x.tanggal perkawinan;
22. y.kepemilikan akta perceraian;
23. z.nomor akta perceraian/ surat cerai; aa. tanggal perceraian. bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan ; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
(4)Untuk validasi data kependudukan, data perseorangan 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan sidikjari.
(5)Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
1. a.Pelayanan publik;
2. b.Perencanaan pembangunan;
3. c.Alokasi anggaran;
4. d.Pembangunan demokrasi; dan
5. e.Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
  1. 10.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(3)Orang Asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
(4)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(5)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. 1 1 . Ketentuan Pasal 5 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…