DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTAnIG ORGAIIISASI DAII TATA KERJA BADAN PENANGGT'I,ANGAN BENCANA DAERAH .

BAB II

PEMBEI\TTJKAII

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

ITEDTTDUKAN. TUGAS DAI{ FT'NGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupzrkan unsur 9. pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a.Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c.Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d.Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penatganan bencana: e. f. C' Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayz*rnya; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
h.Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a.Perutnusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganlan pengungsi dengan bertindak cepat' tepat, efektif dan efisien; b.Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terenc:rna, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGAIIISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : c. Kepala; Unsur Pengarah; darr Unsur Pelaksana. Baglian Kedua Kepala

Pasal 7

(l) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a secara ex o{icio diiabat oleh Sekretaris Daerah.

(2)Kepala Badan Penanggula-ngan Bencana Daerah bertanggung jawab Iangsung kepada Walikota.

Pasal 8

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari ketua dan anggota.
(2)Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3)Anggota Unsur Pengarah berjumlah lI (sebelas) anggota' terdiri dari : a, b. 5 5 (lima) dari instansi/lembaga pemerintah, di daerah dan/aftru kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penanggula:rgan bencana;
1. b.4 {empat) dari masyarakat professional;
2. c.2 [dua) dari unsur perusahaan.
(4)Mekanisme pemilihan, penetapan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal B mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badal Penanggulangan Bencana Daerah da-lam penanggulangan bencana. Pasal lO Dalam melaksalakan t.Llgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a.Pen-rmusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.Pemantauan: dan
c.Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) dipimpin seorang Kepala yang membantr,r Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari. o

Pasal 12

Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulanga.rr bencana secara terintegrasi, melipui.i :

a.Prabencana;
b.Saat bencana/tanggap darurat; dan Pasca bencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a.Pengoordinasian;
b.Pengkomandoan: dan
c.Pelaksanaan. Unsur Pelaksana Pasa 14

(1)Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan koordinasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah Kota Bontang, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.
(2)Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah Kota Bontang lainnya, instansi vefl-ikal dan sebagainya serta langkah- Iangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
(3)Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pelzrJ<sanaan tugzrs secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Kota Bonl.ang, instansi vertikal dengan mernperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 a. b.

Pasal 15

Susunan Organisasi Unsurr Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana; Sekretariat Unsur Pelaksana; Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Seksi Kedaruratan dan Irqistik; Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…