DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda Kota Bontang No. 2 Tahun 2005 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 8, angka 21b, angka 22, dan angka 27; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 14A; Pasal 14E; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 24; Pasal 25; serta Pasal 26. Sementara ketantuan dalam Perda Kota Bontang No. 2 Tahun 2005 yang dihapus adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 28 dan angka 29; Pasal 10A; Pasal 14B; Pasal 14C; Pasal 14D; Pasal 14F; Pasal 15; Pasal 19; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 25A; Pasal 25B; Pasal 25C; Pasal 25D; serta Pasal 28 ayat (1). Selain itu dalam Perda Kota Bontang No. 2 Tahun 2005 juga terdapat pasal sisipan, yaitu: Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A dan Pasal 17B; Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C; Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A; Pasal 25B; Pasal 25C; Pasal 25D; dan Pasal 25E; serta Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan BAB VA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang SALINAN 2 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 8, angka 21b, angka 22 dan angka 27 diubah, angka 28 dan angka 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bontang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 4
6.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Bontang.
7.Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Bontang.
8.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota Bontang.
10.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bontang.
12.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
14.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 5 pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
19.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
20.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
21.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 21a. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 21b. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 21c. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menetukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran TKI dan BPOP pada setiap klaster.
22.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa 6 tunjangan pemeliharaan kesehatan, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas dan atribut, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan belanja rumah tangga.
23.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
25.Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26.Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27.Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan; 7
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 10A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

5.Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan 8 dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1)hutuf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD. 9
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

9.Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(5)Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 14B dihapus.
11.Ketentuan Pasal 14C dihapus.
12.Ketentuan Pasal 14D dihapus.
13.Ketentuan Pasal 14E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 14E

(1)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(2)Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan wali kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

14.Ketentuan Pasal 14F dihapus.
15.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
16.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga. 11
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
  1. 17.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

18.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…