DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi, dengan perubahan pada: 1. Ketentuan Pasal 2; 2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IVA; 3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A; 4. Ketentuan Pasal 11; 5. Ketentuan Pasal 12; 6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A; 7. Ketentuan Pasal 13; 8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A; 9. Ketentuan Pasal 15; 10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A; 11. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan BAB XIVA; dan 12. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal 22A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengakomodir jangka waktu perusahaan, menyesuaikan penamaan dan pengurus perusahaan serta menyesuaikan persyaratan, masa jabatan, dan proses pemilihan direksi dan komisaris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahur 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah ketentuan dalam peraturan daerah: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb. dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Perazuran Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi, 4 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 20124. tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2), 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BONTANG MIGAS DAN ENERGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
(2)Wali Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan dan pendirian PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: v 3 BAB IVA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4A

PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengurusan PT. Bontang Migas Energi (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
(2)Organ PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.RUPS:
2. b.Komisaris: dan
3. c.Direksi. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:4.

Pasal 12

Ketentuan Direksi sebagai berikut:

a.Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tutuan Perseroan:
b.Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar:
c.jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS:
d.penambahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS: 4
e.dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang diangkat menjadi Direktur Utama, serta pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS,
f.pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota,
g.pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan RUPS,
h.tata cara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak Direksi diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
i.untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 12A

(1)Masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
1. a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan: dan
2. b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahian khusus dan/atau prestasi yang baik, dapat diangkat untux masa jabatan yang ketiga.
(2)Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Bontang Migas Energi (Perseroda),
2. b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut3 di akhir periode kepemimpinan, 5
3. c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100Y6 (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. Cc. warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, berijazah paling rendah S-1 (strata satu), e. £ & pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kati, h. L tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangk. merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah, 6

l.tidak sedang menjalani sanksi pidana: dan
m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Pengangkatan kembali anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinera dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dalam meningkatkan kinerja pelayanan dibidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:8.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani:
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan:
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah:
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya: fi. berijazah paling rendah strata 1 (S-1):
g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali: 7 10.
h.tidak pernah dinyatakan pailit,
i.tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit:
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana: dan
k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.

Pasal 15A

(1)Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIVA

Pasal 22A

Periodisasi jabatan Direksi dan Komisaris yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud. 8 Pasal II

1.Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka istilah PT. Bontang Migas dan Energi dibaca menjadi PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dan istilah Kepala Daerah dibaca menjadi Wali Kota.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkar di Bontang pada tanggal 13 Agustus 2019 WALI KOTA BONTANG, NENI MOERNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 13 Agus 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, US AMIR LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (54/4/2019) 9

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…