DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan penyelenggaraan pendidikan meliputi: a. hak dan kewajiban; b. jalur, jenjang, dan bentuk pendidikan; c. penerimaan peserta didik baru; d. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan; e. pengelolaan satuan pendidikan; f. Kurikulum; g. bahasa pengantar; h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; i. Kepala Sekolah; j. sarana dan prasarana; k. sistem inforrnasi; l. Penjaminan Mutu Pendidikan; m. peran serta rnasyarakat, Dewan Pendidikan Daerah, dan Komite Sekolah; n. pembinaan; o. pengawasan dan pengendalian; dan p. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1 Republik Indonesia Tahun 1945, 1

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Bontang. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang 3. . menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang. diperlukan dirinya, 4. masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan Pendidikan | adalah - kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 5. sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan. 6. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah, penduduk luar Daerah dan warga negara asing yang tinggal atau 7. menetap di Daerah. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 8. 3 10. 11. 12. 13, 14, 15. 16. 17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada setiap jalur, jenjang, 9. dan jenis Pendidikan. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan. | Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan .pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, atau sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. | Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar: Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. 4 18. 19, 20. 21. 22. 23. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar. 5 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan .Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. | Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian | Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai . lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan. | Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai komulatif pemenuhan Standar Nasional. Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan. 6 31. 32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta 5 tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan. Tan

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

a.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, b. suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat: memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses d. pembelajaran: mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap Warga Masyarakat, dan e. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian £ mutu layanan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

a.mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung: : jawab: 7
b.mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila dan menjadikan Peserta Didik berguna dalam lingkungan sosial, bangsa dan negara, dan C. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negara serta mencintai semua ciptaan Tuhan dalam kerangka kebhinekaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban:
b.jalur, jenjang dan bentuk Pendidikan: C. - penerimaan Peserta Didik baru,
d.pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan: |
e.Pengelolaan Satuan Pendidikan: | £L Kurikulum:
g.bahasa pengantar, “h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
i.Kepala Sekolah:
j.sarana dan prasarana,
k.sistem informasi: .1. Penjaminan Mutu Pendidikan:
m.peran serta masyarakat, Dewan Pendidikan Daerah, dan Komite Sekolah: |
n.pembinaan, O. pengawasan dan pengendalian: dan
p.pendanaan. 8

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Warga Masyarakat sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun berhak mendapat pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. Setiap Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapat a pelayanan dan/atau mengikuti Pendidikan Dasar.

Pasal 6

Setiap Warga Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang didirikan oleh masyarakat. Setiap Warga Masyarakat penyandang disabilitas berhak . memperoleh Pendidikan. Setiap Warga Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, Daerah dan bangsa. Setiap Warga Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa

(4)mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus. 9
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(4
(5)

Pasal 7

Warga Masyarakat dalam penyelenggaran Pendidikan wajib:

a.memberikan dukungan sumber daya Pendidikan,
b.menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya baca, tulis, hitung dan budaya belajar dilingkungannya: dan Cc. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Warga Masyarakat yang memiliki anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun berkewajiban memberikan Pendidikan Anak Usia Dini kepada anaknya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum ke Jenjang Pendidikan Dasar. || Warga Masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya. Warga Masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut. | Warga Mayarakat berkewajiban untuk membiayai Pendidikan anaknya. Warga Masyarakat berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar bagi anaknya. 10

(6)Warga Masyarakat berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi Warga Masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban biaya Pendidikan dan ditanggung oleh pemerintah dan/atau Pemerintah: Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Peserta Didik berhak: a, mendapatkan Pendidikan agama' sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh Pendidik yang seagama:
1. b.mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan ' kemampuan, c. memperoleh penilaian hasil belajar dan menyelesaikan program Pendidikan: dan d. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan diri sepanjang sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatuhan.
(2)Peserta Didik yang berprestasi berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Setiap Peserta Didik wajib:

a.memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan: 11

(1)menaati peraturan sekolah atau tempat lain yang. b. digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar: dan menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dalam melaksanakan tugas berhak:

a.memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup - minimal Daerah atau upah minimum regional dan jaminan kesejahteraan sosial:
b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja: Cc. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual:
d.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan “prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya,
f.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan:
g.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas: 12 memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas h. dan kewajiban: memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan: L memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi k dalam bidangnya.

(2)Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru wajib:
1. a.merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, memberikan. teladan dan menjaga nama baikb. lembaga dan profesi: meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni: memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah: d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya e. baca dan budaya belajar: bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam £ pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,& “ kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika: dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuanh. bangsa. 13

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…