Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Bontang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 . Vv alikota adalah Walikota Bon tang. 4 . Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik a.nggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 . 5 . Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang, yang selanjutnya disingkat APBD Kota Bontang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8 . Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provmsi yang ditetapkan 3 :�,, berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
1 0 . Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN