DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik, Pienyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi Partai Politik di Kota Bontang, perlu adanya bantuan keuangan kepada Partai Politik;
b.bahwa dalam rangka memberikan _ landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2 0 1 2 , maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ; 2 . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 1 ( Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3 . Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844); 4 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 0 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 8 9 ) ;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2 0 1 2 . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 9 5 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Bontang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 . Vv alikota adalah Walikota Bon tang. 4 . Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik a.nggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 . 5 . Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang, yang selanjutnya disingkat APBD Kota Bontang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8 . Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provmsi yang ditetapkan 3 :�,, berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. 1 0 . Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

( 1 ) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.

(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bon tang.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan secara proporsional · yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Bontang.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Bontang.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a.besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kota 4 � I Bontang adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Bontang bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
b.besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Kota Bontang periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c.Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota Bontang setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 5

( 1 ) APBD Kota Bontang tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD Kota Bontang tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2 0 0 9 - 2 0 1 4 dan seterusnya.

(2)Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Bontang tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2 0 0 9 - 2 0 1 4 , perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Bontang tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2 0 1 4 - 2 0 1 9 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam A.PED Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis 5 belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kata Bontang dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

( 1 ) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik t:ingkat daerah disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a.foto copy surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan AD-ART masing-masing Partai Politik;
b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kata Bon tang yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah; cl. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; 6 / / L,,
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Bontang tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;dan
g.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua clan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(2)Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik,

Pasal 9

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Bontang tidak dapat diberikan. B A B V VERIFIKASI K,ELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 10

( 1 ) Verifikasi kelengkapan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari unsur SKPD terkait dan Komisi Pemilihan Umum Daerah. ( 4) Biaya verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada APBD Kota Bontang. 7 ( \ --- Pasal 1 1 ( 1 ) Basil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dibuat dalam beri ta acara.
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…