DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan perubahan pada: 1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IVA dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal 7A; 2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9A; 3. Ketentuan Pasal 10; 4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10A; 5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C; 6. Pasal 12 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 16; 8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal 16A, Pasal 168, Pasal 16C dan Pasal 16D; dan 9. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisip BAB XVA dan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan Pasal 24A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengakomodir jangka waktu berdiri perusahaan, menyesuaikan penamaan perusahaan, dan menyesuaikan persyaratan, proses pemilihan, masa jabatan, serta pemberhentian direksi dan dewan pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah ketentuan dalam peraturan daerah: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb. dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan2. Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 20014. tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 1): 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan " PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 6): dan
b.Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 1): diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan div antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7A

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas. 3

2.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)(4

Pasal 9A

Direksi diangkat oleh Wali Kota. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan
b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga. Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD,
b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan,
c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 10096 (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. b. warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani: 4 memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan: memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah: memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, berijazah paling rendah S-1 (strata satu): e. £ pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial h. perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali: . tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit: tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan k. keuangan negara atau keuangan daerah, tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan1 . tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. m. . Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 10A

(1)Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. 5s
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.
(1)
(2)
(2)
(3)(H9

Pasal 11A

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.meninggal dunia:
b.masa jabatannya berakhir, atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu. Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud paca ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11B

Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan Japoran pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum (1 berakhir jabatannya. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada aya: (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. 6 (S5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 11C

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:A ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas,
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, Cc. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, negara dan/atau Daerah:
3. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
4. e.mengundurkan diri,
5. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
6. g.tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukrisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
  1. 6.Pasal 12 dihapus. 7, Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 16

Direksi di bawah pengawasan Wali Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pengawas. Jumlah angggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 1 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani:
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan,
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah:
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya: f, berijazah paling rendah Strata 1 (S-1):
g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali:
h.tidak pernah dinyatakan pailit:
i.tidak pernah menjadi anggota Direksi Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit: 8

(6)
(7)
1. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana: dan
2. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Dewan pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C dan Pasal 16D sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

Pasal 16A

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1613

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a.meninggal dunia:
b.masa jabatannya berakhir, atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu. Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 9

(1)
(2)
(3)(@ (S5)
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…