DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; 3. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; 4. Uji Coba Inovasi Daerah; 5. Penerapan, Penilaian, Penghargaan, dan Perlindungan Inovasi Daerah; 6. SIDa; 7. Kerja Sama; 8. Informasi Inovasi Daerah; 9. Partisipasi Masyarakat; 10. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; 11. Pendanaan; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka sinergitas dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan inovasi daerah dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi publik meningkat dalam mendukung budaya inovasi di Kota Bontang;
c.bahwa inovasi perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 3
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.
9.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
11.Pelayanan Publik adalah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 4
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
b.menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
c.meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 5

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan
4. d.sintesis.

Pasal 5

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 6

Pasal 6

(1)Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 7

(1)Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, harus menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang atau jasa. 7

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
1. a.Wali Kota;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.pegawai BUMD;
6. f.BUMD;
7. g.anggota masyarakat;
8. h.lembaga kemasyarakatan; atau
9. i.Perguruan Tinggi.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.keluaran Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah;
7. g.penanggung jawab Inovasi Daerah; dan
8. h.anggaran, jika diperlukan.
(3)Selain muatan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilengkapi dengan:
1. a.alasan dibutuhkannya Inovasi Daerah oleh masyarakat; dan
2. b.bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi. 8

Pasal 9

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Badan.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
(4)Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…