DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ekonomi Kreatif, Perencanaan dan Pendataan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Kerja Sama dan Kemitraan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bontang, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 4
8.Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan;
e.identitas bangsa termasuk kearifan lokal;
f.kemandirian;
g.berwawasan lingkungan; dan
h.persaingan sehat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreatifitas dan inovasi masyarakat;
b.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
c.memberikan landasan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi kreatif; dan
d.mendorong peningkatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya dalam kegiatan Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 5

a.Ekonomi Kreatif;
b.perencanaan dan pendataan;
c.pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
d.pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
e.kerja sama dan kemitraan;
f.koordinasi; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.pelaku kreasi; dan
b.pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 6

Pelaku Ekonomi kreatif berhak:

a.berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
b.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c.mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi kreatif; dan
d.mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. 6

Pasal 7

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif menjunjung nilai:
1. a.agama;
2. b.etika;
3. c.moral;
4. d.kesusilaan; dan
5. e.budaya bangsa.
(2)Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif aktif memberikan informasi terkait kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ekosistem Ekonomi Kreatif terdiri atas subsektor:
1. a.aplikasi dan game developer;
2. b.arsitektur;
3. c.desain interior;
4. d.desain komunikasi visual;
5. e.desain produk;
6. f.fashion;
7. g.film, animasi, dan video;
8. h.fotografi;
9. i.kriya;
10. j.kuliner;
11. k.musik; 7
12. l.penerbitan;
13. m.periklanan;
14. n.seni pertunjukan;
15. o.seni rupa; dan
16. p.televisi dan radio.
(3)Pengembangan subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif nasional.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(3)Rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota. 8

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…